Yulianus Kuayo

MASALAH KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI PAPUA

Pengantar

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari itikat baik oleh pemerintah terutama dalam menentukan kebijakan politik di bidang pendidikan. Kebijakan yang di ambil kadang membawa dampak yang siknifikan dan kadang membawa kesan bahwa kebijakan itu tidak relefan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Berkaitan dengan itu berikut ada beberapa kebijakan pendidikan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, hasil pemetaan pendidikan khususnya tenaga pendidik dan kependidikan di kabupaten yahukimo,jayawijaya dan nabire.

berikut masalah kebijakan pendidik dan kependidikan yang ditemukan di Kabupaten Nabire.

Penempatan Dan Distribusi
1) Terjadi Penumpukan Guru di Kota,Pedesaan,terpencil berkurang
2) Penumpukan Guru di Kota juga disebabkan banyaknya mutasi guru perempuan (nota dinas) ke kota karena mengikuti suami,dan masalah sosial (medan yang sulit)
3) Proporsi Guru di pedesaan dan erpencil usia 20 – 29 kurang dibandingkan yang berkerja di perkotaan
4) Penempatan di pedesaan dan terpencil formulasi real teaching bergantian dengan pendekatan pembelajaran multi kelas

Mutasi Fungsional Dan Struktural

1) Mutasi Ke Pedesaan dan Terpencil telah dilakukan sesuai kebutuhan. Tetapi kenyataannnya guru tidak betah di pedesaan dan terpencil
2) Banyaknya guru potensial direkrut dalam jabatan struktural (Diangkat menjadi Camat,Anggota Legislatif,dll)
Promosi Kepangkatan Guru

1) Pengurusan promosi jabatan/pangkat bagi guru di daerah terpencil sangat sulit
2) PAK Jabatan guru sangat birokratis dan PAK Gol.IV sangat kurang

Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi

1) Masih terdapat sejumlah guru di kawasan terpencil yang berkualifikasi SMP,SMA,SMK, atau eks Mahasiswa PT nonguru
2) Masih terbatasnya kemampuan LPMP Papua dalam memperluas jangkauan pelayanannya ke Kabupaten Nabire

Penilaian Dan Pengawasan Kinerja

1) Kinerja kompetensi guru masih jauh di bawah standar,isi dan proses
2) Jumlah pengawas tidak memadai, Tupoksi tidak berjalan secara optimal
3) Hasil pengawasan kinerja belum digunakan sebagai dasar DP3

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kab.Nabire

1) Tiap hari rata-rata 50-60 guru mengurus administrasi pendidikan di Nabire,kantor cabang di Distrik/Kecamatan belum difungsikan
2) Belum tersedia Sistem Informasi Guru (SIG)
3) Diskomunikasi/ketidakterbukaan, kepercayaan guru semakin menurun

Kesejahteraan Guru

1) Guru mendapat lagi insentif dari Pemda sebesar Rp.300.000,-/persemester
2) Tunjangan Daerah Terpencil (TDT) dari Pemerintah Pusat sangat membantu guru, dan perlu mencari mekanisme penyaluran insentif yang efektif yang mendorong guru “betah” bekerja di desa terpencil
3) Rumah dinas guru (rumah inpres) dari Pemerintah Pusat sangat membantu guru. Sudah sebagian besar rumah dinas guru tidak berfungsi atau rusak total
4) Pengambilan gaji bagi guru PNS yang diperbantukan di yayasan di bayar langsung di tempat tugas, sedangkan guru di sekolah negeri masih dilakukan di ibu kota kabupaten nabire. (yanus)

11 Tahun Puncak Jaya, 6 Kali Kepemimpinan


KABUPATEN Puncak Jaya adalah satu wilayah pemerintahan yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Kabupaten Dati II Paniai yang sekarang ini dikenal dengan nama Kabupaten Nabire.
Menurut pelaku sejarah, aspirasi pembentukan Kabupaten Puncak Jaya pada saat itu muncul karena sebagian besar wilayah Kabupaten Dati II Paniai yang terletak di Kawasan Pegunungan Tengah, tidak terjangkau oleh pelayanan pemerintahan karena rentang kendali yang terlalu jauh, serta sarana dan prasarana pelayanan terutama dibidang transportasi, sangat terbatas.
Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat sangat jauh dari yang diharapkan. Masyarakat yang bermukim di pesisir makin maju, sementara masyarakat di pegunungan terus ketinggalan. Pembangunan dan pembinaan tidak menyentuh mereka.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun hasilnya tak dapat mengangkat taraf hidup masyarakat. Masyarakat pesisir makin maju, sementara masyarakat pegunungan tetap terisolir dengan kondisi kehidupan yang memprihatinkan. Dalam kondisi seperti itu, muncul aspirasi dari bawah yang menuntut pelayanan yang sama dengan masyarakat lainnya dipesisir.
Atas aspirasi mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengambil langkah dalam rangka memperpendek rentang kendali dengan membentuk organisasi birokrasi yang lebih mudah menjangkau wilayah-wilayah yang terisolir.
Melalui perjuangan berat didukung dengan data-data yang lengkap dan akurat, maka dalam waktu singkat, Pemerintah Pusat mengambil suatu keputusan yang sangat strategis yaitu memekarkan Wilayah Kabupaten Dati II Paniai, dengan membentuk Kabupaten Administratif Puncak Jaya dengan ibukotanya di Mulia dan Kabupaten Administratif Paniai dengan ibukotanya Enarotali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996.
Keputusan Pemerintah Pusat itu sekaligus menandai bangkitnya kabupaten Puncak Jaya sebagai salah satu kabupaten di pedalaman Provinsi Papua. Lapangan Mandala Jayapura yang dihadiri ribuan tamu undangan, menjadi saksi sejarah atas kehadiran Mendagri M. Yogi. SM pada 08 Oktober 1996 untuk meresmikan dan melantik Drs. Ruben Ambrauw sebagai Bupati pertama Kabupaten Puncak Jaya.
Peristiwa itu membawa angin segar bagi seluruh masyarakat Puncak Jaya dan sejak itulah, tanggal 8 Oktober diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Puncak Jaya. Keinginan dan kerinduan masyarakat sudah terjawab, namun harapan atas peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan melalui pelayanan pemerintah terus dinanti.
Beberapa bulan kemudian dibentuklah Sekretariat Wilayah Kabupaten yang membawahi 7 bagian. Para Kepala Bagian diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Irian Jaya Nomor : SK. 821.2-05 tanggal 07 Januari 1997 dan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Irian Jaya Nomor : SK. 821.2-117 tanggal 25 Maret 1997.
Dengan terbatasnya prasarana perkantoran dan perumahan serta sarana transportasi dan komunikasi pada saat itu, maka pejabat yang telah dilantik sementara bertugas pada kantor perwakilan di Nabire.
Di tahun kedua semua kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan telah berlangsung sepenuhnya di Mulia. Pada saat itu pula, dibentuk 5 Sub Dinas, yaitu Sub Dinas PU, Sub Dinas Kesehatan, Sub Dinas Petanian, Sub Dinas Pendapatan Daerah dan Sub Dinas P dan K.
Proyek-proyek vital mulai dilaksanakan, salah satu diantaranya yang sangat monumental adalah pembangunan ruas jalan Mulia--Ilu, tembus ke Jayawijaya yang saat ini melewati Kabupaten Tolikara. Di bidang Pemerintahan dilakukan pemekaran desa dari 102 desa menjadi 147 desa/kampung.
Kurang lebih 3 setengah tahun kemudian, Bupati Drs. Ruben Ambrauw ditarik ke Provinsi Papua dan diganti Drs. Philipus Andreas Coem. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-1153. pelantikan dan serah terima berlangsung tanggal 28 April 2000 di Mulia yang dipimpin oleh Pejabat Gubernur Provinsi Irian Jaya, Musiran Darmosuwito.
Hal yang menarik disimak, bahwa sebelum penunjukan Drs. P.A. Coem menggantikan Drs. R. Ambrauw, Pemerintah sesungguhnya telah secara resmi menunjuk saudara Drs. Henok Ibo yang saat itu menjabat Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Pejabat Bupati Puncak Jaya berdasarkan Surat Keputusan 131.18-1152 tertanggal 08 Oktober 1999.
Namun pelantikan Drs. Henok Ibo tidak dilaksanakan bahkan dibatalkan. Dalam hal ini Drs. Henok Ibo dapat menerima keputusan pembatalan tersebut dengan lapang dada dan jiwa besar. Dan ia kemudian diangkat sebagai Sekretaris Kabupaten Puncak Jaya menggantikan Drs. Marthen Talebong.
Di bawah kepemimpinan Drs. Philipus Andreas Coem, tercatat satu mata rantai sejarah yang sangat penting, yaitu dibentuknya DPRD pertama Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor : 104 Tahun 2000 untuk periode 2000-2004, yang diresmikan tanggal 15 November 2000 bersama dengan peresmian gedung kantor Bupati Puncak Jaya Pagaleme Mulia oleh Pejabat Gubernur Provinsi Irian Jaya Musiran Darmosuwito. DPRD tersebut beranggotakan 20 orang yang ditentukan berdasarkan hasil pemilu 1999.
Tanggal 5 Juli 2001 DPRD Kabupaten Puncak Jaya untuk pertama kali melakukan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Puncak Jaya bertempat di Aula gedung GIDI Mulia, dimana saat itu terpilih pasangan Drs. Elieser Renmaur dan Lukas Enembe, S.IP, DIP, CL sebagai Bupati/Wakil Bupati Puncak Jaya periode 2001-2006.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.81-286 tahun 2001 tentang Pengesahan Wakil Bupati Puncak Jaya, maka pada tanggal 10 Agustus 2001 Gubernur Provinsi papua Drs. J.P.Solossa, M.Si melantik dan mengambil sumpah/janji Bupati/Wakil Bupati Puncak Jaya bertempat di halaman Kantor Bupati Puncak Jaya, tempat kita berada pada saat ini.
Dengan janji luhur yang telah diikarkan, pasangan Bupati/Wakil Bupati Puncak Jaya didukung dengan Sekretaris Daerah Drs. Henok Ibo sebagai motor penggeraknya, mengawali tugasnya dengan menyusun konsep pembangunan yang lebih terarah, terencana dan terpadu yang dikemas dalam "Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya 2001-2005", dengan visi : "Terbukanya isolasi alam untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya yang lebih berkualitas dalam pendidikan, kesehatan, dan perekonomian".
Pada tahun 2002 di bawah kepemimpinan pasangan Bupati Drs. Elieser Renmaur dan Wakil Bupati Lukas Enembe, S.IP, DIP, CL, ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Puncak Jaya melalui Perda Nomor : 04 Tahun 2002, dimana dalamnya bertuliskan moto dalam bahasa Dani/Lani : YABU EERUWOK yang artinya : Mari bekerja bersama-sama dengan semangat gotong royong dan penuh cinta kasih tanpa adanya perbedaan suku, agama dan ras untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya.
Mengacu kepada rencana pembangunan yang konsepsional itu, pembangunan terus digalakkan. Tahun demi tahun dilalui, ujian dan cobaan datang silih berganti, tetapi tidak mengurangi niat, tekad dan semangat untuk memacu pembangunan Kabupaten Puncak Jaya.
Pembangunan jalan tembus Mulia-Ilu-Wamena terus dipacu sehingga pada akhir tahun 2003 dan awal tahun 2004, jalan tersebut telah dapat dilalui kendaraan roda empat berupa hartop dan sejenisnya. Namun sangat disayangkan, adanya gangguan keamanan beberapa saat yang lalu, telah berakibat bagi rusaknya jalan dan jembatan sehinggatidak dapat berfungsi lagi.
Pada tahun yang sama dibangun pula satu proyek vital yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Mulia dengan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan telah diresmikan oleh Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P.Solossa, M.Si pada tanggal 24 Maret 2004.
Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam tahun 2003 dilakukan pemekaran distrik dari 6 distrik menjadi 15 distrik.
Dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 2005 dimekarkan lagi sehingga sampai saat ini secara administrative pemerintah Kabupaten Puncak Jaya terbagi dalam 16 distrik.
Sementara itu dalam rangka pembinaan hukum keamanan dan ketertiban, Bupati Puncak Jaya telah ikut mendorong terbentuknya Polres (Persiapan) Puncak Jaya, yang ditandai dengan pelantikan Kapolres yang pertama Komisaris Polisi Hans Somnaikubun pada tanggal 27 November 2004.
Disamping proyek vital dan monumental itu, juga tidak ketinggalan proyek-proyek lainnya, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang semuanya itu bermuara bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam tahun 2004 lalu, juga telah dilaksanakan salah satu tugas nasional yang sangat penting dan strategis yaitu pesta demokrasi untuk memilih anggota legislative dan Presiden Republik Indonesia. Dan tahun 2005, mulai pula dilaksanakan pembangunan jalan di Ilaga dan pembangunan lapangan terbang Sinak untuk jenis pesawat berbadan lebar.
Satu siklus yang penting dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya yang perlu diketahui bersama yakni posisi Wakil Bupati Lukas Enembe, dimana pada pertengahan tahun 2005 lalu, Lukas Enembe mengundurkan diri dari jabatannya, sebagai konsekuensi moral dan hukum atas pencalonan dan keikutsertaan dalam Pilkada Gubernur Provinsi Papua Tahun 2006.
Suatu sejarah baru karena masuknya Lukas Enembe sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua pada saat itu merupakan tonggak sejarah bangkitnya putera koteka pada pertarungan politik tingkat provinsi.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005, mengamanatkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Mengacu kepada UU dan PP tersebut, maka pada tanggal 10 Agustus 2006 lalu, seharusnya sudah terpilih Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya yang baru, namun Pilkada itu mengalami keterlambatan keterlambatan sehingga untuk mengindari kekosongan Pimpinan Daerah, maka berdasarkan RDG Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.91/1721/Sj tanggal 09 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua, yang isinya menunjuk Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Kabupaten Puncak Jaya.
Maka pada tanggal 11 September 2006 dilakukan serah terima tugas kepada Sekretaris Daerah, sehingga pada saat itu tugas sehari-hari Bupati Puncak Jaya dijalankan oleh Bapak Drs. Henok Ibo sebagai Pelaksana Tugas Bupati Puncak Jaya.
Mengingat pada saat itu, Lukas Enembe, S.IP dan Drs. Henok Ibo berpasangan maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, maka dalam rangka mengisi kekosongan Pimpinan Derah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91/556/Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006, menunjuk Drs. Frans R. Kristantus, MM dan dilantik pada tanggal 04 Desember 2006 sebagai Pejabat Bupati Puncak Jaya untuk menfasilitasi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dengan sistem pemilihan langsung dari rakyat.
Sesuai dengan jadwal KPUD Kabupaten Puncak Jaya, proses Pilkada berjalan lancar, aman, dan tertib yang diikuti tiga pasangan, yaitu pasangan Lukas Enembe, S.IP/Drs. Henok Ibo dengan Nomor Urut 1; pasangan Elvis Tabuni/Paul Tabuni dengan Nomor Urut 2; dan pasangan Drs. Elieser Renmaur/Drs. Daniel B.K.Wakerkwa dengan Nomor Urut 3.
Pemungutan suara dilaksanakan secara serempak di seluruh wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 21 Maret 2007, yang hasilnya diumumkan pada Rapat Pleno KPUD tanggal 04 April 2007, dimana pasangan Lukas Enembe, S.IP dan Drs. Henok Ibo menang mutlak dengan perolehan suara sebanyak 54.929 suara dari 93.046 suara sah.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.91-252 Tahun 2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Puncak Jaya, Provinsi Papua dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.91-253 tahun 2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Puncak Jaya Provinsi Papua, maka pada Kamis tanggal 28 Juni 2007, Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengambil sumpah/janji dan melantik Lukas Enembe, S.IP dan Drs. Henok Ibo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya periode 2007-2012 bertempat di Aula Sasana Kaonak Kantor Bupati Puncak Jaya, dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Pejabat Bupati Puncak Jaya Drs. Frans R. Kristantus, MM kepada Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, S.IP.
Pada hari itu juga dilakukan serah terima Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Puncak Jaya dari Ny. Ernie Kristantus kepada Ny. Yulce W. Enembe. Dengan pelantikan itu, kini pemerintah Kabupaten Puncak Jaya 5 tahun kedepan berada dibawah pimpinan Bapak Lukas Enembe, S.IP dan Bapak Drs. Henok Ibo, dengan visi : "Tahun 2012 masyarakat Puncak Jaya semakin mandiri, maju dan sejahtera yang didukung nilai agama dan budaya dengan tata pemerintahan yang baik".
Mencermati perjalanan sejarah pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya hingga hari ini, sesungguhnya ada keunikan didalamnya, karena dalam tenggang waktu kurang dari 11 tahun telah terjadi pergantian Pimpinan Daerah sebanyak 6 kali.
Hal ini barang kali tidak pernah terjadi di daerah lain dan itulah dinamika kehidupan demokrasi didaerah ini yang harus diterima dan dipahami semua pihak dalam membangun Kabupaten Puncak Jaya sekarang dan dimasa yang akan datang. (djoko setyanto) Cepos

Dalam tahun 2007 ini,Ditjen PMPTK telah melakukan pemetaan Pendidikan di Kabupaten Nabire. Dari data yang ada usia sekolah (0-19 thn) di Kabupaten Nabire dalam tahun 2007 sebanyak 73.414 jjiwa(sumber BPS Nabire). Dari Jumlah usia sekolah yang ada sebanyak 43.215 jiwa sudah terdaftar di setiap satuan pendidikan yang ada (255 sekolah) mulai tingkat PAUD – SMA,(sumber dinas pendidikan nabire). Sedangkan 30.119 jiwa belum terdaftar pada satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Nabire. Dengan demikian dari data tersebut disimpulkan bawah diperkirakan 41% masih buta huruf dari anak usia sekolah sebanyak 73.414 jiwa yang ada. Belum termasuk usia angkatan kerja dan usia lanjut.

Untuk itu diharapkan semua pihak yang ada di wilayah Kabupaten Nabire ikut peran aktif dalam pembangunan Sumber Daya Manusia Papua ke depan. (Yanus)

Selasa, 14 Agustus 2007 - 04:48 AM

Nabire, Siswa kelas satu SD Negeri Inpres Bomomani mengikuti pelajaran sambil duduk di lantai karena ruang kelas di desa pedalaman Distrik Mapia, Kabupaten Nabire, Papua, itu tidak memiliki kursi. Ruangan juga tidak dilengkapi dengan meja.

Selain kekurangan meja-kursi, perpustakaan di sekolah itu juga tidak mempunyai koleksi buku. Sekolah juga tidak memiliki buku pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, serta kekurangan ruang belajar dan guru.

"Kami sudah ajukan proposal ke kabupaten (dinas pendidikan dan pengajaran) terkait kekurangan meja-kursi itu. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan balik," ujar Kepala SDN Inpres Bomomani Anakletus Petege, Senin (13/8). Petege menyayangkan proposal mereka belum ditanggapi. Padahal, pengajar dan komite sekolah secara swadaya telah merampungkan sejumlah sarana, seperti perpustakaan yang menghabiskan Rp 60 juta.

Padang Panjang

Keadaan bersahaja juga dirasakan ratusan siswa SD 03 Lubuk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, yang masih bersekolah di tenda darurat. Akibat gempa bumi, awal Maret lalu, banyak bagian gedung sekolah yang rusak.

Renovasi gedung SD 03 belum tuntas. Sebagian siswa serta guru juga masih takut untuk beraktivitas di dalam kelas. Sehingga, mereka pun bergiat di dalam tenda, meski itu membuat sejumlah guru dan siswa mengeluh sakit.

Siti Aisyah, siswa kelas lima, mengatakan bahwa jika hujan, halaman sekolah banjir. Siswa perlu mengangkat kaki saat belajar. Air juga menetes sehingga siswa-siswa dikumpulkan di tengah tenda. (SEM/JOS/WSI)

(sumber: kompas)

Bapak Zakharias

Dari Pedalaman Nabire Bertemu Dirjen PMPTK
ImageJakarta (5/9). Setelah sabar menanti akhirnya keinginan Bapak Zakharias untuk menemui Bapak Dirjen PMPTK, Fasli Jalal di ruang kerja terlaksana juga.
Beliau berada di Jakarta setelah mengikuti pelatihan pengawas di Salatiga beberapa waktu lalu dan tetap tinggal untuk menyampaikan segala program dan kegiatan yang telah dilakukkannya di kampung serta memperluas wawasan mengenai perkembangan dunia pendidikan saat ini. “Saya seperti akan bertemu dengan Tuhan” demikian beliau katakan ketika berjabat tangan dengan Bapak Dirjen PMPTK, Fasli Jalal yang juga didampingi Bapak Horas Situmorang, Kasubdit Program, Direktorat PTK-PNF.

Bapak Zakharias saat ini golongan III/c, telah 38 tahun mengabdikan dirinya di pedalaman Nabire – Papua sebagai seorang Guru SD, Kepala Sekolah, Pengawas TK/SD, Kepala Kantor Dinas Kecamatan dan Penilik PLS. Meski menjelang pensiun, beliau masih bersemangat untuk meningkatkan pengetahuan untuk dibagikan pada anak didik dan rekan sekerjanya di 38 kampung, bagian dari Distrik Mapia dan Distrik Kamu, Kabupaten Nabire.

Dalam keseharian, Bapak dari 4 orang anak ini mengembangkan Pendidikan Non Formal (PNF) dalam bentuk PKBM di daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dibuktikan dengan membuka bundalan-bundalan catatan lusuh yang menyimpan segala data dan informasi atas hasil kerjanya. Pendidikan Non Formal yang dikembangkan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Paket A (Setara SD), Paket B (Setara SMP), Paket C (Setara SMA), Buta Huruf dan Ketrampilan Wanita. Untuk tahun 2007, dari 190 peserta ujian setara SMP lulus 149 orang sedangkan dari 90 peserta ujian setara SMA lulus 72 orang.

Hingga kini, siswa didik buta huruf sebanyak 757 orang, setara SD 1286 orang, masih ditambah siswa didik untuk ketrampilan wanita yang meliputi ketrampilan jahit-menjahit, memasak, gizi, mengasuh anak dsb. Agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik, para siswa didik diasuh oleh 26 orang tutor untuk pendidikan kesetaraan dan 32 orang tutor untuk pendidikan buta huruf, sedangkan untuk Ketrampilan Wanita dipimpin oleh ibu Margareth. Kesemua tutor diambil dari guru SD, SMP dan SMA yang pada pagi hari mengajar di sekolah formal sementara sore hari mengajar di PKBM.

Bapak Fasli Jalal, Dirjen PMPTK mengatakan bahwa begitu hebatnya Bapak Zakharias hingga mampu mengelola sekolah dan PKBM di 38 kampung selama lebih dari 20 tahun. Seharusnya pemerintah mampu menemukan dan memberikan penghargaan pada orang-orang yang memiliki pengabdian dan pengorbanan seperti Bapak Zakharias sehingga dapat menjadi contoh bagi rekan tenaga kependidikan yang lainnya. (Penulis : Yulie/Setditjen)

www.smkn1nabire.com

Tanpa sadar, seorang suami telah menjadi seorang ayah yang baik bagi ibu dan anak anaknya. Padahal, sikap ayah sepanjang waktu dapat memengaruhi emotional quotient (EQ) bayi. Berikut tahapan usia perkembangan bayi yang perlu diamati:

Usia 0-3 Bulan
Sejumlah pakar menyatakan, hubungan emosional bayi dan ibunya sudah ada sejak dalam kandungan. Bayi dapat merasakan kondisi kejiwaan ibunya. Bila si ibu stres, bayi di dalam perutpun ikut bereaksi. Sebaliknya bila ibu tenang,bayipun turut tenang. Termasuk juga jika ayah berkata-kata dan berbuat negatif terhadap ibu sehingga ibu stres, maka bayipun ikut merasakan. Ada juga pakar yang berpendapat bahwa hubungan bayi dan ayah- ibunya baru terjadi di saat keduanya memberinya minum,mendekap,dan menggendongnya. Kualitas hubungan bayi dengan kedua ayah ibunya akan sangat memengaruhi proses perkembangan ketrampilan sosial si anak dikemudian hari.

Usia 3-6 Bulan
Bayi usia 3 bulan ke atas akan belajar banyak hal lewat pengamatan dan peniruan bagaimana membaca dan menggunakan emosi. Tahapan sangat baik untuk mulai melatih emosi bayi karena bayi mulai berminat berinteraksi sosial lewat tatap muka, terutama wajah ayah ibunya. Bila wajah ayahnya kerap menampilkan wajah sebal setiap kali bayi menatapnya dan ikut menampilkan wajah sebal pula.

Usia 6-8 bulan
Dalam rentang waktu ini, bayi mulai menemukan cara untuk mengungkapkan perasaan hatinya kepada sekelilingnya. Misalnya,bersedih,gembira,takut, dan marah. Bila sebelumnya basi Cuma bisa memikirkan benda yang bisa ditatapnya saja, sekarang bayi sudah bisa memindahkan perhatian, namun tetap mengingat obyek benda tanpa harus menatapnya. Ini merupakan dasar kemampuan bagi si anak untuk berinteraksi secara emosional nantinya.

Usia 9-12 bulan
Di usia ini, bayi mulai bisa memahami bahwa manusia dapat membagi gagasan dan emosi mereka satu sama lain. Bayi mulai mengerti dengan mempertunjukkan ekspresi tertentu, orang lain turut dapat merasakannya. Begitupula seandainya ayah yang cemburu kepada bayi menunjukkan sikap negatif seperti acuh,sebal,dan kesal,sibayipun dapat merasakan bah wa si ayah sedang tidak nyaman.

Sumber : Kompas

Sekedar di Ketahui,hampir 40 tahun Tanah Papua bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata Pendidikan di daerah ini sangat memprihatinkan. Data terakhir Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas, tahun 2006, Kabupaten Yahukimo dengan jumlah pendiuduk 110.080 jiwa, Data BPS Jayawijaya tahun 2005, dari 43 ribu usia angkatan sekolah hanya 16.000 jiwa yang terdaftar di 69 sekolah Dasar,7 SMP dan 2 SMA yang ada di Yahukimo. Sedangkan sisanya diperkirakan masih buta huruf karena mereka belum berpendidikan. Data lapangan menunjukkan dari 317 guru PNS yang terdaftar di Dinas Pendidikan Yahukimo belakangan diantara mereka banyak yang di tarik ke jalur struktural dan diangkat menjadi Kepala Distrik, diangkat menjadi eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Daerah, ada yang dipilih menjadi DPRD dan ada pula yang menjadi ketua parpol. Sekitar 139 Guru masih berada di kota Wamena dengan berbagai alasan yang dapat dimaklumi, turun ke kota wamena untuk membawah laporan, mengambil gaji, mengurus nasib (kenaikan pangkat) ke Dinas Pendidikan Yahukimo di Dekai. sulitnya mendapat penerbangan pesawat untuk kembali ke lokasi, tidak ada hiburan di tempat tugas singkatnya masih minimnya kesejahteraan, membuat guru masih menetap di kota wamena hingga memakan waktu yang lama bahkan berbulan-bulan. Dengan demikian dari 16.000 siswa usia angkatan sekolah yang terdaftar di semua jenjang pendidikan yang ada diperkirakan hamper 40% hadir bertatap muka dengan guru, untuk sekolah yang gurunya masih aktif.

Dari data tersebut diperkirakan hampir 70% penduduk dari beberapa kabupaten pegunungan tengah propinsi Papua tidak memperoleh pendidikan dengan baik, dengan berbagai masalah yang menghantui daerah itu.

Dilapangan ditemukan siswa SMP masih ada yang belum bisa membaca dan menulis, situasi seperti ini apakah kita orang papua akan mampu bersaing dengan orang lain,guru orang asli papua saja sudah bermalas-malasan, mengajar saja dengan terpaksa bukan dengan hati.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di rasa perlu untuk mencari terobosan-terobosan baru terutama bagaimana caranya guru yang ada untuk diefektifkan kembali, selanjutnya bagaimana meningkatkan kompetensi dan kesejahteraannya. Program peningkatan kompetensi melalui Kelompok Kerja Guru,Kelompok Guru Mata Pelajaran,Kelompok Kerja Kepala Sekolah,Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, dan kegiatan lainnya.(yanus).

Siswa merupakan salah satu faktor terpenting di sebuah sekolah karena salah satu indikator untuk menilai mutu pendidikan di sebuah sekolah adalah hasil kecapaian siswa. Orang tua yang mengasuh dan membibing anak dengan baik " anak sebelum masuk sekolah 0-4 tahun" memberikan gizi yang baik disertai dengan simulasi pendidikan sesuai tahap perkembangan anak, maka hasil kecapaian siswa di sekolah dengan bimbingan guru yang profesional niscaya hasil belajar siswa akan sangat memuaskan. (yanus)