Yulianus Kuayo

Seandainya "mental dan moral" para birokrat yang ada di Papua mulai dari Gubernur dan DPRP Papua sebagai pengambil kebijakan sampai pelaksana teknis seperti Kepala Sekolah untuk lingkungan sekolah "baik/jujur/adil " maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan di papua yang nantinya akan lahir SDM Papua yang handal.

Ada lima faktor yang perlu menjadi perhatikan dan dilaksanakan dengan dukungan data yang akurat,perencanaan yang baik,pelaksanaan tanpa famrih serta evaluasi dan monitoring yang baik yaitu :

Pertama siswa "siswa sebelum masuk TK/SD (0-4 Tahun)"

artinya anak selama masih berada dilingkungan keluarga sangat dibutuhkan pengasuhan terutama gizi (tidak terlepas dari ekonomi) dan simulasi pendidikan sesuai tahapan perkembangan anak atau pendidikan anak usia dini (PAUD). Ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok bermain,taman Penitian Anak dan PAUD sejenisnya seperti Pos yandu,sekolah minggu,dan lain-lain. Bisa juga melalui sosialisasi tentang PAUD kepada para orang tua sehingga sejak anak itu masih berada di lingkungan keluarga anak tersebut sudah bisa mendapat pendidikan PAUD oleh orang tua. Karena anak usia 0-4 tahun ini adalah masa emas bagi anak dalam membentuk kecerdasan dan karakter anak. Bahkan menurut penelitian Neurologi anak usia 0-6 tahun separuh kecerdasan anak 80% akan terbentuk pada usia dini.

Kedua adalah Guru/Tenaga Pendidik dan Kependidikan Formal dan Nonformal.

Masalah guru sangat pital dalam dunia pendidikan.Andai sebuah sekolah memiliki fasilitas sekolah ,lab biologi,komputer,bahasa inggris,kimia, perpustakaan, gedung sekolah mewah, guru lengkap dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan misalnya tetapi kompetensi masih di bawah standar apa mutu pendidikan akan terjamin?Apalagi guru dengan kualifikasi sarjana (S1) bukan pendidikan (sosial) yang justru belakangan ini mendominasi semua satuan pendidikan mulai dari TK s.d SMU yang ada di Papua. Apalagi guru yang di angkat PNS dengan ijasah palsu pada hal SMP saja belum lulus, ini perlu diperhatikan dan mau kemana pendidikan kita di Papua ini. Hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah dan perlu ada terobosan baru untuk mengatasi masalah guru baik kompetensi dan kesejahteraannya.


Ketiga adalah Fasilitas sekolah.

Fasilitas juga perlu. Tapi fasilitas apa dulu?
Gedung sekolah, buku pelajaran sesuai kurikulum, alat-alat pembelajaran seperti papan tulis,kapur tulis, kursi dan meja belajar harus jelas dulu. Untuk konteks papua yang perlu diperhatikan adalah kompetensi guru, jika guru itu profesional dan memiliki kompetensi misalnya profesional dalam bidang biologi, di papua tidak susah untuk bahan bahan yang langsung digunakan praktek di alam tidak perlu teori-teori di kelas yang mewah, atau matematikan/fisika semua bahan pembelajaran ada dan tersedia di alam papua,sekarang pertanyaannya apa guru bisa memanfaatkan itu dalam proses belajar mengajar dengan anak-anak papua atau tidak?

Ke empat Kurikulum

Menurutku kurikulum tidak ada masalah , jika guru sudah profesional dan memiliki kompetensi sesuai bidang studinya. Setiap hari terjadi pergantian kurikulumpun tidak jadi masalah. Guru akan mampu untuk menyesuaikan dengan pergantian kurikulum dalam mengimplementasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Ke lima lingkungan.

Partisipasi masyarakat juga sangat menentukan dalam memajukan pendidikan di Papua. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya dukungan masyarakat dalam peningkatan dan memajukan mutu pendidikan di Papua. (Yanus)

Sabtu, 04-08-2007 15:25:34 oleh: Yermias Ignatius Degei
Kanal: Opini

Pendidikan di tanah Papua nampaknya sudah tidak berhasil ditinjau dari aspek pedagogis. Terutama ketika terjadi peralihan kekuasaan tanah Papua dari tangan Belanda ke Indonesia. Dunia pendidikan Papua kering dari aspek pedagogis, dan sekolah nampak lebih mekanis sehingga seorang anak sekolah cenderung kerdil karena tidak memunyai dunianya sendiri.
Untuk itu, diperlukan adanya satu upaya baru dalam menjalankan proses pembelajaran. Baru, dalam pengertian berbeda dari yang selama ini melembaga dalam dunia pendidikan di tanah Papua. Salah satu metode pendidikan yang dinilai tepat dijalankan di situasi daerah seperti Papua adalah konsep pendidikan Paulo Freire yang dikenal dengan pendidikan proses pembebasan.

Paulo Freire?
Paulo Freire (lihat profil di arsip artikel http://pendidikanpapua.blogspot.com/) menemukan jawaban dari sebuah pikiran kreatif dan hati nurani yang peka atas kesengsaraan dan penderitaan luar biasa di sekitarnya. Kondisi ketertindasan di daerahnya cukup menggambarkan pola keumuman praktek pendidikan di dunia ketiga. Daerah yang tertindas dari segala sisi itulah tumbuh kebudayaan bisu. Paulo Freire mengungkapkan bahwa proses pendidikan -dalam hal ini hubungan guru-murid- di semua tingkatan identik dengan watak bercerita. Murid lebih menyerupai bejana-bejana yang akan dituangkan air (ilmu) semau gurunya. Karenanya, pendidikan seperti ini menjadi sebuah kegiatan menabung. Murid sebagai "celengan" dan guru sebagai "penabung".
Secara lebih spesifik, Freire menguraikan beberapa ciri dari pendidikan yang disebutnya model pendidikan "gaya bank" tersebut adalah: "Guru mengajar, murid diajar", "Guru mengetahui segala sesuatu, murid tidak tahu apa-apa", "Guru berpikir, murid dipikirkan", "Guru bercerita, murid mendengarkan", "Guru menentukan peraturan, murid diatur", "Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menyetujui", "Guru berbuat, murid membayangkan dirinya berbuat melalui perbuatan gurunya", "Guru memilih bahan dan ini pelajaran, murid (tanpa diminta pendapatnya) menyesuaikan diri dengan pelajaran itu", " Guru mencampuradukan kewenangan ilmu pengetahuan dan kewenangan jabatannya, yang ia lakukan untuk menghalangi kebebasan murid", "Guru adalah subyek dalam proses belajar, murid adalah obyek belaka"
Sebagai jawaban atas pendidikan gaya bank tersebut, Freire menawarkan bahwa sesungguhnya pendidikan semestinya dilakukan secara dialogis. Proses dialogis ini merupakan satu metode yang masuk dalam agenda besar pendidikan Paulo Freire yang disebutnya sebagai proses penyadaran (pendidikan pembebasan).
Pendidikan Papua Sungguh Anti Realitas
Pendidikan Papua tidaklah berangkat dari satu realitas masyarakat. Memang jauh dari realitas. Rakyat Papua ada di kampung-kampung dan bekerja di kebun. Tetapi, kenyataan tersebut tidak dipahami dengan baik di setiap jenjang pendidikan di Papua. Apakah dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan riset. Sehingga yang hasil dari proses pendidikan adalah konsep. Hasil belajar diterapkan langsung untuk keberlangsungan hidup. Padahal pendidikan hakikatnya adalah untuk hidup.
Contoh kasus pendidikan anti realitas dalam pembelajaran di Papua. Anak -anak SD di Papua harus belajar tentang Kereta, Becak, Siti, Budi, dan lain-lain (pembelajaran Jawa sentries) yang tidak ada di sekitarnya. Siswa yang baru berkembang itu tidak melihat langsung di sekitarnya tentang apa yang dia belajar itu. Semuanya adalah barang-barang yang berada di luar realitas kehidupan.
Nah...dalam konteks ini, sebagai anak yang baru berkembang, secara psikologis dia selalu berada dalam situasi stres. Kita tidak dapat melihat. Mengapa? Karena apa yang dia belajar adalah sesuatu yang abstrak (tidak dapat lihat di sekitarnya). Teman mainnya, tidak ada yang namanya Siti dan Budi. Yang ada adalah nama-nama seperti Kris, Natalis dan lain-lain. Apalagi nama-nama benda, gunung dan nama-nama kota adalah sungguh jauh dari kehidupannya. Cara berpikir anak umur SD adalah mekanis, bukan analitis. Jadi, ini adalah kasus pendidikan yang anti realitas dan terkesan politis.
Contoh lainnya dapat kita cermati dalam pendidikan agama di persekolahan. Pendidikan agama diajarkan secara antirealitas. Padahal pluralitas kehidupan beragama kita merupakan realitas yang tidak perlu dipungkiri lagi. Pendidikan agama masih diajarkan sebagai bagian dari usaha seseorang untuk memonopoli Tuhan dan kebenaran, dan dengan sendirinya menghakimi orang lain yang berbeda agama dengannya. Akibatnya, realitas kehidupan beragama kita kurang berfungsi sebagai pengikat persaudaraan dan membantu menumbuhkan kearifan dan sikap rendah hati untuk saling menghormati dan saling memahami perbedaan yang ada. Pada akhirnya, pluralitas kehidupan beragama lebih cenderung menjadi penyebab konflik yang tak habis-habisnya.

Tanah Papua yang katanya kaya raya itu, relitas ekonomi rakyat masih berada dalam kategori miskin dan terbelakang. Realitas ini tidak pernah dijadikan bahan pijakan untuk menentukan pmbangunan pendidikan di tanah Papua. Sekolah di Papua lebih mirip sebagai industri kapitalis daripada sebagai pengemban misi sosial kemanusiaan dalam mencerdaskan kehidupan rakyat.
Sementara untuk sekolah tinggi di Papua lebih mirip toko kelontong. Perguruan Tinggi yang bermunculan di Papua kini berkeping-keping dengan membuka sekaligus menawarkan aneka program studi jangka pendek dan program ekstensi. Tujuannya jelas, penjualan kelontong itu lebih berorientasi profit (mengejar keuntungan materi) ketimbang pengembangan ilmu untuk kehidupan rakyat yang lebih baik.

Fungsi sekolah masa lalu yang mengemban misi agung sebagai pencerdas kehidupan bangsa, kini tak ubahnya lahan bisnis untuk memperoleh keuntungan. Otonomi Khusus yang berjalan selama enam tahun di Papua ternyata gagal membangun pendidikan untuk kehidupan rakyat Papua.
Hanya kelompok elit sosial-lah yang yang mendapatkan pendidikan cukup baik. Anak-anak dari keluarga miskin tidak bisa sekolah sekalipun tingkat SMA. Padahal uang Otonomi Khusus berkelimpahan di Papua. Katanya. Kaum miskin menjadi kaum marjinal secara terus-menerus. Merekalah yang disebut Paulo Freire sebagai "korban penindasan".
Proses penindasan yang sudah mewabah dalam berbagai bidang kehidupan semakin mendapat legitimasi lewat sistem dan metode pendidikan yang paternalistik, murid sebagai obyek pendidikan, instruksional dan anti dialog. Dengan demikian, pendidikan pada kenyataannya tidak lain daripada proses pembenaran dari praktek-praktek yang melembaga. Secara ekstrim Freire menyebutkan bahwa sekolah tidak lebih dari penjinakan. Digiring ke arah ketaatan bisu, dipaksa diam dan keharusannya memahami realitas diri dan dunianya sebagai kaum yang tertindas. Bagi kelompok elit sosial, kesadaran golongan tertindas membahayakan keseimbangan struktur masyarakat hierarkis piramidal.

Pendidikan Papua Harus Dialogis dan Hadap Masalah
Penerapan metode pendidikan konvensional, anti dialog, proses penjinakan, pewarisan pengetahuan, dan tidak bersumber pada satu realitas masyarakat, maka orang Papua harus merefleksikannya. Ini agenda mendesak di era Otonomi Khusus. Pendidikan Papua harus berangkat dari proses dialogis antar sesama subyek pendidikan. Dialog yang lahir sebagai buah dari pemikiran kritis sebagai refleksi atas realitas. Hanya dialoglah yang menuntut pemikiran kritis dan melahirkan komunikasi.
Tanpa komunikasi tidak akan mungkin ada pendidikan sejati. Sebagai respon atas praktek pendidikan anti realitas, Freire mengharuskan bahwa pendidikan harus diarahkan pada proses hadap masalah. Titik tolak penyusunan program pendidikan atau politik harus beranjak dari kekinian, eksistensial, dan kongkrit yang mencerminkan aspirasi-aspirasi rakyat. Program tersebut diharapkan akan merangsang kesadaran rakyat dalam menghadapi tema-tema realitas kehidupan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembebasan dari pendidikan dialogis. Pendidikan yang membebaskan, menurut Freire, agar manusia merasa sebagai tuan bagi pemikirannya sendiri. Jadi, pendidikan yang harus dibangun di Papua saat ini adalah dialog dan hadap masalah. Sehingga, dalam konteks Papua, rakyat Papua menjadi tuan di atas tanahnya sendiri.

Masa Depan Pendidikan Papua
Pendidikan untuk masa depan Papua haruslah dibebaskan dari suasana bisnis, agen perpanjangan kapitalisme gaya baru: kapitalisme pendidikan, dan tentu saja politisasi. Budaya pura-pura harus kita hilangkan. Sudah realitasnya seperti itu, pendidikan yang dibangun jauh dari realitas yang sudah dia lihat. Jangan pura-pura tidak tahu dan tidak melihat. Kurikulum pendidikan di Papua harus berangkat dari realitas rakyat Papua saat ini, penataan kembali pendidikan agama, penanaman demokrasi dan menumbuhkan pemikiran kritis. Karena tujuan pendidikan juga bukan hanya kognitif semata, maka tinjauan apektif dan psikomotorik harus pula dijadikan bahan acuan dalam menjalankan proses pendidikan. Pendidikan harus berangkat dan memupuk keterampilan sosial dan keterampilan hidup.

Masa depan rakyat dan tanah Papua tergantung dari sekarang. Otonomi Khusus telah berjalan enam tahun, tetapi belum menampakkan wajah perubahan pendidikan di tanah Papua. Tahun depan (2008) Otonomi Khusus akan berumur tujuh tahun. Tahun berikutnya lagi akan berumur delapan tahun dan seterusnya sampai masa 25 tahun Otonomi Khusus itu akan habis, lalu apa? Jadi, kewenangan pembangunan pendidikan di tanah Papua yang atur melalui Undang-Undang Otonomi Khusus itu benar-benar harus digunakan untuk membangun rakyat Papua di atas tanah mereka.
Orang-orang yang akan duduk di Dewan Pendidikan Papua yang telah dibentuk itu, kiranya menjadi dewan yang benar-benar berpikiran kreatif, berhati nurani yang peka atas kesengsaraan dan penderitaan luar biasa di sekitarnya. Harapannya adalah pendidikan yang dibangun di tanah Papua benar-benar dialogal dan hadap masalah-masalah, sehingga rakyat menyadari dirinya, sesamanya, lingkungannya, dan masa depannya. Ini bukan zamannya lagi, rakyat Papua tidak menyadari dirinya, sesamanya, lingkungannya, masa depannya. Karena memang bukan kodrat menjadi budak di atas tanah yang menghasilkan susu dan madu. Ini menyedihkan.***

Kamis, April 05, 2007


Badan dunia bidang anak-anak, UNICEF, menganjurkan kaum ibu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) agar memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayinya berselang setengah jam setelah melahirkan.

"Susu pertama yang keluar dari ibu itu kaya akan zat gizi dan memiliki zat anti bodi yang dapat melindungi bayi dari serangan penyakit," kata Kepala Unicef Aceh-Nias, Edouard Beigbeder, pada kegiatan pekan ASI sedunia 2006 di Puskesmas Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Kamis.

Ia menyatakan, bayi dapat diberi makanan tambahan setelah enam bulan kemudian, namun tidak boleh lupa bahwa pemberian ASI itu tetap dilanjutkan sampai anak berusia dua tahun.

Kampanye satu bulan meningkatkan kesehatan dan gizi anak pekan ASI sedunia 2006 itu juga dirangkaikan dengan peringatan satu tahun penandatanganan nota kesepakatan damai (MoU) antara Pemerintah RI-GAM di Helsinki, 15 Agustus 2005.

Dalam kampanye pekan ASI sedunia yang melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi NAD bekerjasama dengan UNICEF, juga digelar kegiatan bakti sosial berupa khitanan massal di seluruh kabupaten/kota di provinsi NAD.

Direncanakan, sebanyak 2.100 anak dari keluarga kurang mampu (termasuk anak yatim) akan dikhitan. Khitanan massal sudah berlangsung sejak 7 hingga 15 Agustus 2006.

Selain itu, sebanyak 550 ribu anak di Aceh akan mendapatkan kapsul vitamin A dan 420 ribu anak (24 - 59 bulan) diberi tablet anti cacing, albendozal.

Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional, CARE menyebutkan setidaknya 40 persen anak balita di Aceh menderita penyakit cacing.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan provinsi NAD, T Anjar Asmara, menyatakan, di daerahnya terdapat enam kasus Xeropthalmia, yakni di kecamatan Kota Fajar, Kabupaten Aceh Selatan.

Ia menyebutkan, kurangnya `intake` gizi, tidak diberikannya vitamin A, adanya penyakit infeksi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah merupakan faktor penyebab yang berkaitan satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, katanya, pemberian kapsul vitamin A dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak dan mencegah kebutaan.

Penelitian kesehatan dan gizi yang dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2005 yang lalu, memperlihatkan bahwa 8,9 persen anak-anak balita di NAD mengalami gizi buruk (malnutrisi).

"Mari kita galakkan pemberian ASI sesegera mungkin untuk bayi dan jangan ditunda sampai berhari-hari kemudian," kata Anjar Asmara.

Kampanye pekan ASI 2006 bertema `Pengawasan Kode International, 25 tahun mendukung ASI`, itu diharapkan menyemangati pembuat keputusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam membuat kebijakan yang mendukung ASI serta melakukan pengawasan terhadap promosi susu formula.

Secara nasional, diketahui bahwa hanya 40 persen ibu memberi ASI kepada bayi mereka, sementara menurut penelitian Kesehatan Indonesia tahun 2002 disebutkan bahwa balita Indonesia hanya diberi ASI selama kurang dari dua bulan. antara/pur


Sumber: http://www.republika.co.id/

Jumat, May 25, 2007

Pendidikan anak usia dini merupakan sebuah awal membangun peradaban bangsa yang tangguh. Dimana para tokoh bangsa yang sudah “sepuh” umurnya, memerlukan pengganti dimasa depan untuk terus menopang kejayaan bangsa ini dimata dunia. Selagi kejayaan bangsa kita saat ini masih ditopang para tokoh lama negeri ini, kita juga harus mulai menciptakan tokoh-tokoh baru dibumi pertiwi ini. Mulai detik ini kita harus sudah mulai melahirkan tokoh baru yang berintelektual cerdasdan gemilang.

Sebuah awal yang sangat cermerlang, saya pribadi katakan begitu, karena dengan melalui pendidikan untuk anak-anak usia dini di negeri ini, adalah sama halnya kita membuat investasi yang sangat berharga untuk negeri ini. Dimana pada usia 0-6 tahun adalah masa yang paling efektif untuk mulai mengembangkan kecerdasan otak anak. Bahkan bayi dalam kandungan dalam usia 5 bulan ke atas saja sudah bisa dikembangkan sel-sel otaknya melalui rangsangan.

Detik ini kita sudah harus mulai memberikan pendidikan kepada tunas-tunas bangsa ini, maka setahun atau 2 tahun 3 tahun kedepan kita akan mendapatkan hasil yang sungguh sangat luar biasa. Dimana ada seorang anak 2 tahun sudah bisa beretika atau bersopan santun, anak 3 tahun sudah pandai berhitung, anak 4 tahun sudah bisa membaca, ini sungguh-sungguh hasil yang sangat luar biasa. Coba kita lihat pada zaman dulu, saya sendiri baru bisa mengenyam bangku pendidikan pada usia mau menginjak 7 tahun, dan baru bisa berhitung, menulis, membaca dengan agak lancar pada usia menginjak 8 tahun.

Berbagai macam model pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal pun sudah mulai menjamur di era milenium ini. Mulai dari TPA tempat penitipan anak, sekolah minggu, kelompok bermain dan lain-lain. Ini merupakan sebuah wadah yang sangat efektif mendidik anak bangsa untuk menjadi generasi baru dengan intelektual maju pula. Wadah seperti ini sangat cocok untuk menjadi tempat bermain sekaligus mendidik dengan mengarahkan anak-anak pada pendidikan yang nyata. Dengan memadukan tempat bermain sekaligus tempat pendidikan, dimungkinkan anak-anak ini akan kerasan tinggal beberapa jam sehari dengan para pendidik untuk menuntut ilmu. Bukankah belajar tidak harus menunggu masuk sekolah dasar dengan seragam resmi dan guru-guru yang “resmi” pula??!!

Keadaan seperti ini merupakan investasi yang sangat berharga, bukan sembarang investasi yang kita punya, bunga yang akan dipetikpun bukan sembarang bunga, dividen yang akan dibagikanpun bukan sembarang dividen. Karena semakin kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita sejak usia dini, hasil yang akan kita capai setahun atau 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang mustahil sebuah kata kecewa.

Dalam hal ini untuk mewujudkan peningkatan akses mutu pelayanan PAUD nonformal sangat diperlukan kesadaran dari pihak setiap keluarga disetiap penjuru tanah air Indonesia. Pemahaman dari orang tua akan pentingnya pendidikan pada anak-anak mereka pada usia dini (0-6 tahun) sangat diperlukan. Pemahaman akan pendidikan ini sangat penting daripada membiarkan putra putri mereka, yang nantinya akan menjadi penerus generasi bangsa hanya bermain sendirian dirumah, apaalgi jika hanya untuk menonton tayangan televisi yang kurang bermutu, maka lebih banyak manfaatnya jika mereka memasukkan putra putrinya kedalam suatu wadah kelompok bermain sekaligus belajar.

Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah dengan membuka kesadaran para ibu sebagai orang yang paling dominan dalam mendidik anak, untuk memeberikan pendidikan kepada anaknya sejak usia dini. Upaya yang bisa dilakukan salah satunnya melalui organisasi-organisasi kewanitaan yang ada di masyarakat. Hal ini bisa dimulai dengan melakukan penyuluhan ke setiap ibu rumah tangga untuk mendukung peningkatan akses PAUD nonformal ini. Kegiatan ini sangat diperlukan khususnya di daerah yang masih agak pedalaman, karena kesadaran akan pentingnya kebutuhan belajar masih rendah dan akses pendidikan yang masih sangat sulit.

Program pendidikan anak usia dini seharusnya diadakan disetiap desa diseluruh penjuru tanah air ini. Karena dengan program ini akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimasa datang yang akan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Masih banyak daerah dinegeri ini yang belum tersentuh pendidikan, salah satu sebabnya adalah kesadaran didaerah yang masih sangat memprihatinkan akan pendidikan, ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang yang benar-benar peduli dengan masa depan mereka para penerus generasi bangsa. Sungguh sangat kasihan jika dinegeri yang sudah merdeka lebih dari setengah abad ini masih ada warga negaranya yang terbengkalai pendidikannya, atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan akses untuk belajar. Malulah kita pada bangsa-bangsa tetangga yang sejarah masih jauh dibawah bangsa ini.

Pendidikan anak usia dini ditengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan untuk membentuk anak yang berkarakter, bersikap, berbicara dengan baik, punya kepercayaan diri, berani bersapa, tampil di muka banyak orang tanpa rasa takut. Itulah beberapa hal yang bisa dihasilkan dengan mendidik mereka pada usia mereka masih sangat dini. Dan ini bukan merupakan usaha yang tidak mungkin akan berhasil, karena telah banyak fakta dan data yang membuktikan akan kebenaran itu. Banyak anak-anak balita sudah bisa berbahasa arab padahal ia adalah anak orang jawa tulen, karena kedua orang tuanyalah yang mengajari mereka bisa berbahasa arab, dan masih banyak anak-anak luar biasa lainnya ditanah indonesia ini.

Lalu seperti apa anak-anak masa depan setelah mengikuti program pendidikan anak usia dini ini? Seperti yang dikatakan ketua PKK kecamatan kerinci kanan, Ofni Indrayani bahwa gambaran kwalitas dimasa depan pada anak dapat dilihat sekarang, “Karena dengan gizi yang baik dan pendidikan yang diperhatikan akan menciptakan kualitas yang baik maka dengan melalui program pendidikan anak usia dini ini, kerinci kanan akan berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Kita akan melihat doktor-doktor muda di masa depan, sarjana-sarjana muda, sedangkan keilmuan mereka tidak diragukan, dan ini tentunya akan berdampak pada penghematan biaya pendidikan karena waktu yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan itu semakin cepat.

Segala sesuatu yang terjadi akan berdampak pada sesuatu yang lain, seperti hukum fisika “aksi sama dengan reaksi”, bisa direfleksikan dengan terciptanya sumber daya yang lebih sangat bermutu dari zaman sekarang mungkin penempuhan proses pendidikan pada saat inipun dapat berubah pada 5 atau 10 tahun yang akan datang. Dimana program strata 1 biasa diselesaikan dalam 4 tahun, mungkin 10 tahun yang akan datang dengan sumber daya yang jauh lebih berkualitas maka pemerintah akan menerapkan kebijakan baru, misal cukup 3 tahun untuk menempuh program strata 1. Berapa rupiah yang akan dihemat dari segi pendidikan sendiri? Jutaan? Ratusan juta? Miliaran? Triliunan? Yang jelas akan sangat besar dana yang untuk pendidikan akan dapat disisihkan dalam nominal yang sangat besar.

Untuk menggalakkan ini semua peran pemerintah sangatlah diperlukan, apalagi kata-kata seorang pemimpin adalah merupakan perintah yang harus ditaati bawahannya ataupun rakyatnya. Bisa kita bayangkan jika seorang presiden melakukan kunjungan pendidikan ke beberapa kota di Indonesia, dimana disetiap kota presiden memberikan pidato akan pentingnya pemberian pendidikan pada anak usia dini, pastilah tidak akan menunggu lama akan menjamur wadah-wadah yang menyediakan jasa sebagai tempat bermain sekaligus belajar.

Saat ini banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mengakibatkan pada sebuah pilihan mau tidak mau mereka harus mencarikan orang untuk menjaga anaknya selama ditinggal kerja. Bukankah lebih baik jika para orang tua itu memasukkan anak-anak mereka ke dalam taman penitipan anak, yang bisa menjaga mereka sekaligus ada teman-teman yang bisa di ajak bermain dan belajar.

Fasilitas ataupun jasa yang disediakan di setiap taman penitipan anakpun bervariasi, ada yang penuh dalam artian dari pagi saat anak itu dititipkan sampai saat sang anak di ambil oleh orang tua mereka kembali adalah tanggung jawab taman penitipan anak itu. Dari mulai menjaga, mengasuh, memberikan makan, tapi ada yang hanya menyediakan fasilitas penitipan, tempat bermain dan belajar, dan semua itu tergantung dari lamanya anak-anak itu dititipkan. Seperti halnya kelompok bermain, memberikan pelayanan tempat yang nyaman dan aman serta ada penjagaan saat bermain dan belajar.


Dalam mewujudkan peningkatan akses mutu layanan pendidikan anak usia dini dalam mendukung wajib belajar 9 tahun inipun tidak bisa lepas dari masalah umum yang ada seperti dalam dunia pendidikan pada umumnya, seperti permasalahan biaya, kesadaran individu, wadah sebagai tempat yang menampung, dan lain sebagainya. Tapi bukan menjadi sebuah pemutus asa karena adanya permasalahan-permasalahan tersebut, itu bisa dijadikan sebagai ”cambuk” untuk menyemangati kita semua dalam mewujudkan apa yang telah kita semua harapkan, bukankah jalan tak selamanya rata, penuh dengan batu sandungan yang harus dilalui dengan kehati-hatian.


Permasalahan itu semua jika kita sikapi dengan positif maka akan mudah pula kita memanagenya, tapi bila masalah itu kita hadapai dengan negatif maka sangat sulit untuk kita atasi, dan setiap permasalah yang ada seharusnya bukan permasalahan itu yang dipermasalahkan tapi bagaimana kita menempatkan masalah tersebut, bagaimana kita memandang masalah itu menjadi sebuah tantangan yang harus kita taklukkan dengan kecerdasan dan kesungguhan usaha. Dan mustahil kita semua hidup tanpa dibumbui dengan permasalahan, dan ini bukan berarti hidup itu untuk mencari masalah dan hanya untuk menghadapi masalah, sungguh banyak hakikat hidup kalaupun media ini khusus untuk membahasnya.


Pembiayaan untuk menunjang proses pendidikan sangat bisa kita usahakan, apalagi sebenarnya pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah sebagai penanggung jawab kecerdasan anak bangsanya. Mulai sekarang mulai dipikirkan dan direncanakan kemudian dijalankan untuk bagaimana dalam masa yang akan datang, dana untuk itu bisa tersedia tanpa memberatkan anak bangsa, misalnya dengan mulai dianggarkan dalam setiap anggaran pengeluaran belanja di setiap tingkat pemerintahan, mulai daerah sampai pusat harus mau menganggarkan untuk menghimpun dana ini, kemudian dari dana yang akan terkumpul nantinya digunakan untuk mulai program pengembangan bagi daerah yang masih dalam proses pendidikan, dan peningkatan pada daerah yang sudah cukup baik pendidikannya. Pemerataan dana inipun tidak harus sama yang diterima di tiap daerah, tergantung kebutuhan dari daerah tersebut, meskipun daerah tertentu dapat menyisihkan dana yang cukup besar dari anggaran pengeluaran belanjanya, tentu saja tidak bisa demikian dibuat pemerataan mengingat daerah-daerah di Indonesia sangat beragam suku bangsanya, berbeda jumlah penduduknya di tiap pulaunya, berbeda tingkat intektualnya, maka dari itu pemberian dana harusnya disesuaikan dengan keadaan daerah tersebut.


Misal kita lihat pada daerah Papua dengan pulau Jawa,sumber daya yang ada pun sangat jauh berbeda jika kita lihat dari tingkat intelektualnya, bukan maksud untuk membeda-bedakan tapi ini adalah ketepatan dalam pengembangan, seperti ”the right man the right place”.


Sedangkan untuk permasalahan kesadaran individu untuk mengikuti pendidikan ini adalah bukan anak itu sendiri tapi orang tua yang mempunyai hak terhadap anak tersebut. Dimana orang tua yang sadar akan pentingnya sebuah pendidikan pastinya tidak akan mencampakkan pendidikan anak tercintanya. Walaupun kesibukan kerja yang terus mengejar, kepadatan jadwal yang semakin tak berongga, tapi yang namanya sebuah pendidikan untuk si buah hati adalah tidak kalah pentingnya dengan itu semua. Apakah kita sebagai orang tua terus-terusan mengejar materi tapi anak kita sendiri terlantar, tidak sering mendapat perhatian kita, kehangatan cinta kasih kita, keberadaan kita semua sangat dibutuhkan mereka, sangat penting bagi mereka.


Kesadaran masyarakat untuk peningkatan pendidikan anak usia dini ini dapat kita lihat nantinya dari antusias ibu-ibu ataupun orang tua membawa anak balitanya untuk mendapatkan pendidikan di pendidikan anak usia dini dan ini nantinya dapat dijadikan magnet penarik bagi ibu-ibu lain yang belum tersadarkan akan pentinya pendidikan dini bagi anaknya.


Hubungan antara seorang ibu dan anaknya bagaikan rantai yang takkan pernah putus, kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang galah, seperti itulah peribahasa yang sangat familiar di kehidupan ini. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab hendaknya kita memperhatikan anak kita, walaupun tidak dengan materi tapi bukankah tanggung jawab tidak hanya dengan materi? Dan sangat lebih sangat berharga seorang tua yang mencurahkan perhatian, kasih sayang pada sang anak walau keadaan kita masih kurang berada, tapi itu lebih sangat penting untuk perkembangan kepribadian mereka sebagai generasi penerus bangsa ini. Banyak sudah kasus yang memberitakan seorang anak terjatuh dalam dunia narkotika disebabkan orang tua yang sangat jarang memberikan tanggung jawab non materi pada anak tersebut, hanya materi yang mereka berikan, menurut mereka dengan memberikan materi yang berkecukupan bahkan berlebih akan membuat anak bahagia, semakin sayang dengan mereka, tapi itu saja tidak cukup, yang mereka lebih butuhkan adalah kasih sayang kita, belaian kita, jiwa kita, cinta kasih kita, perhatian kita.


Pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kesibukan yang kian sibuk, bukan alasan kita untuk memberikan tanggung jawab pendidikan anak kita pada orang lain dengan memberikan ganti uang, tanggung jawab kita sebagai orang tua lah dalam hal pendidikan ini. Apakah kita akan menyalahkan orang lain yang telah memberikan pendidikan kepada anak kita? Sedangkan kita sendiri tidak ikut memperhatikan pendidikan pada anak kita tercinta itu. Apakah kita rela anak kita dididik sedemikian rupa tanpa sepengetahuan kita? Dididik menjadi orang yang bisa saja memusuhi kita? Atau diberikan pendidikan yang keliru? Tentu tidak, bukan?? Lalu kita harus bagaimana? Anda sendiri adalah agen penggerak bagi diri anda sendiri!! Lakukanlah yang terbaik buat buah hati anda, berikan pendidikan yang benar, berikan pelayanan yang spesial, berikan tempat yang bagus untuk pendidikannya.


Bagaimana kita membuka kesadaran para orang tua tersebut? Menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Peran serta semua elemen bangsa sangat diperlukan demi menuntaskan masalah ini, seperti dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada dimasyarakat -untuk tingkat masyarakat- untuk memberikan pendidikan ataupun penyuluhan kepada warganya akan pentingnya pendidikan dini bagi putra putri mereka. Kelompok ibu-ibu PKK bisa sangat tepat menjadi wadah penyuluhan bagi para ibu rumah tangga. Tokoh masyarakat seperti pak Kadus, Kades bisa memberikan pengarahan pada warganya untuk memberikan pendidikan mulai dini bagi anak mereka.


Wadah sebagai tempat menampung anak bangsa menjadi permasalah lain dari program ini. Bagaimana jika sumber dayanya sudah ada, kesadaran individu (orang tua) sudah ada, sedangkan wadahnya belum ada, atau ada tapi belum mencukupi? Saya kira ini bukan masalah yang terlalu memusingkan, asal kita punya tekad kuat maka ini bisa menjadi hal yang sangat kecil. Bisa saja kita menggunakan sarana-sarana yang sudah ada untuk menjadi tempat melakukan proses itu, misal di waktu sorekan anak-anak sekolah dasar sudah pada pulang, kita bisa memanfaatkan gedung sekolah yang ada. Sekolah sore atau taman bermain dan belajar sore, merupakan program yang bisa kita jalankan. Program kita adalah bagaimana membuat akses mutu layanan pendidikan bisa didapat dengan mudah disetiap sudut bangsa ini, bukan masalah namanya apalah itu??


Penggunaan gedung yang sementara jangan dijadikan sebagai ”pelesu” semangat kita dalam menjalani pendidikan ini, bukankah pendidikan itu sudah bisa berjalan dengan adanya tempat, pengajar, pelajar, materi?? Entah tempat yang kita pakai untuk itu adalah rumah, sekolah, hotel, sewaan, kontrakan, punya pribadi, tapi itu bukan masalah!! Kesungguhan dan keuletan adalah sikap mental yang sangat dibutuhkan. Dimana dengan kesungguhan dan keuletan dalam menjalani suatu pendidikan menjadikan kita betah menjalaninya, senang, tanpa ada beban yang menggelantung. Contohlah bangsa lain dalam berjuang mempertahankan harga dirinya dimata dunia, sebagai sebuah contoh yang bisa kita tiru adalah negara Jepang. Dulu negara ini pernah dua kali, bayangkan, 2 kali di jatuhi bom atom oleh USA, luluh lantak negaranya, rata dengan tanah bangunan-bangunannya, manusia banyak jatuh mati, cacat, sudah tidak ada lagi yang tersisa dari negara itu, tapi sekarang bisa kita lihat bagaimana negara itu menjadi sebuah bangsa yang cerdas, pandai, banyak ilmuwan-ilmuwan, pencipta mesin berteknologi masa depan, dari manakah semua itu?? Sedangkan negara kita ini yang masih jauh lebih bagus sejarahnya dengan bangsa itu masih saja terus terpuruk dalam kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dimana harga diri kita sebagai bangsa yang merdeka??


Bagaimana kita menjalankan diri ini, menempatkan jiwa kita dalam sebuah keteguhan, tanggung jawab akan masa depan. Diri kita adalah orang penting, kita semua adalah orang yang penting, kita semua dibutuhkan, keberadaan kita dinanti-nantikan, semua kita adalah ”agen pengubah” negeri ini.


Jika kesadaran masyarakat, dan semua warga negara tinggi, bisa saja dilakukan dengan pembangaunan secara swadaya. Tidak semua masyarakat dilingkungan kita adalah orang tidak punya, bukan? Tidak semua lingkungan tempat tinggal kita adalah orang-orang tidak mampu, bukan? Tinggal bagaimana kita berusaha mengetuk pintu hati mereka untuk sedikit saja dibuka memberikan sebagian hartanya untuk pengembangan pendidikan anak bangsa, pendidikan generasai penerus negeri ini.


Seperti yang ada di Jayapura, perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap anak usia dini ini di Papua cukup tinggi. Ini seperti dapat kita lihat dari alokasi dana (APBN) 2007 ini, untuk pendidikan anak usia dini ini mendapatkan Rp. 5.917.615.000,00 ( Rp. 5,9 miliar lebih), atau naik 250% dari sebelumnya (2006) yaitu Rp. 2,6 miliar. Dan ternyata pemerintah provinsi papua juga tidak mau kalah, melalui APBD nya bisa mengalokasikan dana untuk pendidikan anak usia dini ini sebesar Rp. 3.909.000.000,00 ( hampir Rp. 4 miliar), jumlah ini naik 300% lebih dari tahun 2006 lalu yaitu Rp. 1 miliar.


Seperti juga yang dikatakan Kasubdin pendidikan luar sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Pengajaran provinsi Papua Drs. H. M. Yusuf, MM mengatakan, alokasi dana yang besar ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan, pengembangan dan pembinaan pendidikan anak usia dini ditanah papua. Menurutnya juga, membangun anak usia dini sama halnya berinvestasi untuk masa yang akan datang, karena dengan demikian, dapat menghasilkan manusia di papua yang cerdas, dalam rangka menjawab tantangan peningkatan kesejahteraan masyaraka ke depan. ”Anak merupakan generasi penerus pembangunan” katanya juga.


Sedangkan kepala dinas P&P provinsi Papua, Drs. James Modouw, MMT mengatakan bahwa membangun anak usia dini harus dari keluarga. Untuk itu, peran seorang ibu sangat penting, dimana ia yang mengasuh, merawat dan membina anak, terlebih saat anak berada dalam perut dengan memberikan gizi baik. Ibu adalah guru pertama kita, dimana ia yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, mengasuh, membesarkan, mendidik kita dari sesuatu yang sama sekali belum kita ketahui sebelumnya. Guru yang dengan ikhlas memberikan semua itu pada kita kala itu, disaat pengetahuan kita masih nol besar ibulah yang mengajari kita akan pengetahuan, diwaktu kita tak bisa berbuat apa-apa maka ibulah yang menuntun kita berperilaku, memang benar jika surga berada dibawah telapak kaki ibu.


Anak didik harus dimulai sejak usia dini, yaitu pendidikan anak usia dini, bahkan sejak dalam kandungan. Didalam banyak buku disebutkan bahwa janin dalam kandungan dalam usia sekitar 5 bulan sudah bisa dikembangkan sel-sel otaknya, sudah bisa di ajak belajar berinteraksi, bersapa, bermain, tentu dengan orang yang mengandungya, siapa lagi kalau bukan ibu-ibu kita? Seperti dengan kata-kata ”Nak, mari sholat” saat sang ibu sedang sholat, atau ”Nak, mari membaca” saat ibu sedang membaca, sungguh mengasyikkan bukan bisa belajar dengan si kecil? Apalagi apa yang di lakukan seorang ibu disaat mengandung janinnya sangat berdampak pada buah hatinya tersebut, makanya bagi para ibu khususnya, dan orang tua pada umumnya diwaktu isteri anda mengandung perbanyaklah amal-amal kebajikan, tingkatkan rasa syukur kita kepad Tuhan Sang Maha Pencipta, memohonlah yang baik-baik untuk buah hati kita kelak. Apapun yang dilakukan orang tuanya dikala mengandung si buah hati sangat berimbas pada janinnya!!


Pernah membaca buku yang berjudul Doktor Kecil, Mukjizat Abad 21? Kita bisa ambil apa yang termuat dalam buku tersebut, sungguh sangat menakjubkan ada anak usia 6 tahunan sudah hafal Al qur’an serta paham akan makna-makna, tafsir dan penggunannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kita bagaimana bisa tercetak anak yang seperti itu?? Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana dulu cara mendidiknya? Apa makanannya? Apa kebiasaannya? Apa ini sebuah kewajaran? Dan serentetan pertanyaan lainnya. Ternyata semua itu tidak lepas dari jerih payah orang tuanya dikala sebelum menaburkan benih ke rahim istrinya sampai mengandung hingga anak itu terlahirkan ke muka bumi ini. Fase-fase yang tidak mudah untuk di jalani oleh orang tua pada umumnya, tahapan-tahapan yang penuh dengan batu sandungan, godaan, pengorbanan yang besar, tapi ya itulah sebuah perjuangan kita mencetak generasi yang berkualitas akhlak, pengetauan, dan juga agamanya.


Sedikit membahas tentang seorang anak yang saya ceritakan diatas, dulu kala waktu ibu bapaknya bertekad membentuk rumah tangga yang berkah, usia mereka berdua masih bisa dibilang muda untuk ukuran zaman sekarang. Setelah menikah orang tua anak ini sama-sama bertekad menghafalkan al qur’an 30 juz, dan ini bisa dicapai kurang lebih 6 tahun kedepan. Dan sepanjang mengandung anak ini, yang sekarang namanya Husein Tabataba’i, keduanya terus saja tidak lupa melakukan amal-amal kebajikan, sebagai rasa syukurnya ke Tuhan Maha Pemberi. Membaca al qur’an sehari beberapa juz untuk anaknya, semoga anak yang dilahirkan kelak menjadi anak yang gemilang pengetahuan agamanya, cerdas otaknya, dan seperti itulah hasilnya.
Sumber : Madrasah Cinta Anak Indonesia

Memberikan air susu ibu atau susu botol memang masih menjadi dilema berat bagi ibu bekerja. Namun, sejauh memungkinkan, para peneliti membuktikan bahwa memberikan susu murni alias ASI, kenyataannya jauh lebih menguntungkan dibanding dengan susu botol.

Salah satu penelitian menyebutkan, bayi yang mendapatkan air susu ibu (ASI) memiliki rasa aman lebih tinggi, terutama ketika tidur. Setidaknya, ia akan terbebas dari bahaya "tertindih".

Penjelasan itu dikemukakan Emma Kitching dari Universitas Durham kepada BBC News. Menurut dia, ibu yang memberikan ASI memiliki kewaspadaan lebih tinggi terhadap keamanan bayi. Secara alamiah ia akan menempatkan diri pada posisi yang aman bagi si bayi.

Dalam arti, secara tidak disadari, si ibu akan menempatkan diri pada posisi tidur yang "melingkari" si bayi. Ia melindungi si bayi dengan meletakkan kepala si bayi tepat di dada, kemudian "mengunci" si bayi dengan lutut yang diletakkan di bawah kaki mungil bayi.

Sementara ibu yang memberikan susu botol, tanpa disadari akan meletakkan diri sejajar dengan si bayi atau "adu kepala". Dalam arti, kepala si ibu berada tepat satu level dengan kepala si bayi. Lebih parah lagi, tak jarang pula si ibu justru mengambil posisi berbalik dan memunggungi si bayi.

Kesimpulan Emma Kitching diperoleh setelah meneliti sekitar 40 pasangan dan memfilmkan mereka sepanjang malam. Diperoleh kesimpulan, ibu yang memberi ASI secara otomatis akan menempatkan diri pada posisi yang paling aman bagi si bayi. Hal seperti ini, kata Kitching, tidak terjadi pada ibu yang memberi susu botol. "Ibu yang memberikan ASI akan lebih waspada dan selalu memberikan lingkungan yang protektif bagi si bayi," katanya.

Kedekatan sesungguhnya

BBC.co.uk mengatakan, sikap protektif akan muncul dengan sendirinya karena pada saat menyusui akan tercipta kedekatan yang sesungguhnya antara si ibu dan si bayi. Hal itu masih ditambah kontak fisik yang terjadi secara langsung antara ibu dan anak melalui belaian atau usapan lembut si ibu.

Ikatan perasaan yang begitu kuat ini akhirnya membuat hubungan ibu dengan si bayi terjalin secara alamiah. Selain itu, kondisi ini juga memungkinkan terjadinya rasa saling memahami meski keduanya menggunakan "bahasa" yang berbeda. Pada tahap ini pula komunikasi antara ibu dan anak akan tercipta dengan lebih baik.

Lebih jauh, para peneliti mengatakan, jika lebih banyak ibu yang memberikan ASI, setidaknya sekitar 10 hingga 15 persen masalah obesitas akan terkurangi. Karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan memberi ASI eksklusif selama enam bulan pertama. "Penemuan kami menunjukkan ASI berkaitan erat dengan menurunnya risiko kegemukan di masa kanak-kanak," kata Dr John Reilly, peneliti dari Fakultas Masalah Nutrisi Universitas Glasgow kepada BBC News.

Kesimpulan itu ia peroleh dengan meneliti 32.000 anak. Ditemukan obesitas pada anak-anak yang mendapatkan ASI 30 persen lebih rendah dibanding mereka yang tidak mendapat ASI. Penelitian yang dilakukan selama tiga tahun itu juga menunjukkan, 4,5 persen anak yang diberi susu botol akan mengalami obesitas pada umur lima atau enam tahun. Sedangkan kasus kegemukan pada bayi yang diberi ASI hanya sekitar 2,8 persen. BBC.co.uk menjelaskan, kurangnya risiko obesitas terjadi karena ASI secara otomatis membantu memobilisasi lemak yang tersimpan di dalam tubuh.

Sebelumnya, tahun 2001, mengutip jurnal American Medical Association, BBC mengatakan, bayi yang diberi ASI cenderung lebih langsing di masa remajanya nanti. "Karena itu, ASI juga potensial dan sangat berguna sebagai strategi populasi dalam mencegah obesitas," kata Dr John Reilly. Brenda Phipps dari National Childbirth Trust menegaskan, ASI masih tetap yang terbaik.

Alasan utama adalah karena ASI secara otomatis akan diproduksi oleh ibu yang melahirkan. Karena itu tidak harus dibeli. Kandungan dan nutrisi ASI ini sangat dibutuhkan oleh bayi pada enam bulan pertama. ASI mengandung antibodi yang membantu melindungi bayi dari infeksi. Antibodi ini sebenarnya diciptakan oleh si ibu sebagai respons atas kuman yang muncul di dalam ASI.

Karena itu, ASI sekaligus mengurangi risiko bayi terkena alergi seperti eksema, asma, diabetes anak-anak, serta infeksi telinga. Sementara bagi ibu, meski tidak berarti membebaskan, ASI mengurangi risiko terkena kanker ovarium maupun payudara.

Walau terbukti sangat bermanfaat, wanita kulit putih tidak tertarik. Memang 69 persen kaum wanita bersedia memberi ASI. Namun, 21 persen di antara mereka berhenti pada malam keempat dan 36 persen berhenti pada minggu keenam.

Masih menurut penelitian BBC, hanya 67 persen wanita kulit putih yang bersedia memberi ASI. Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan perempuan Asia atau Afrika, tepatnya kulit hitam. Pemberian ASI pada perempuan Asia mencapai 87 persen, sementara kulit hitam 95 persen.

ASI dan susu botol

Untuk menyiasati pemberian ASI, banyak ibu bekerja yang kemudian mencoba mengombinasikan ASI dengan susu botol. Kombinasi seperti ini memang tidak dilarang. Namun, harus dilakukan dengan sangat hati-hati. ASI tercipta sebagai respons langsung atas kebutuhan makan si bayi. Karena itu, memberikan susu botol di tengah-tengah pemberian AS dikhawatirkan memengaruhi persediaan ASI.

Walau begitu, kombinasi ini masih memungkinkan sejauh dikonsultasikan sungguh-sungguh dengan ahli kesehatan. Namun, akan jauh lebih baik jika diberikan pada saat pemberian ASI sudah benar-benar mapan sehingga ASI tidak terkena dampak dari susu formula. Saat terbaik penggabungan ini setelah minggu kelima atau keenam. Selain itu, disarankan memberikan ASI terlebih dulu baru susu botol untuk mencegah berkurangnya jumlah pasokan ASI.

ASI Eksklusif demi Sang Anak

Kebahagiaan dan kebanggaan tidak terkira dirasakan ibu jika berhasil menyusui bayinya, khususnya setelah hamil anak pertama. Sebab, air susu ibu alias ASI merupakan makanan yang sempurna bagi bayi. Kunci kesuksesan menyusui adalah rasa cinta, ketekunan, kesabaran, percaya diri, disertai penerapan manajemen laktasi yang baik.

Sejumlah ibu yang baru memiliki bayi mengaku terpaksa memberikan susu formula lantaran harus kembali bekerja. Produksi ASI pun menurun lantaran kelelahan setelah seharian bekerja. Selain itu, banyak di antara mereka yang mengalami gangguan dalam menyusui, seperti bayi tidak mau disusui, saluran ASI tersumbat.

"Sebenarnya bekerja bukan alasan bagi kita untuk berhenti menyusui," kata Upik, karyawati swasta di Jakarta Pusat. Sejak awal, ia telah bertekad untuk memberikan ASI secara eksklusif selama enam bulan kepada bayinya. Hal ini bertujuan meningkatkan daya tahan tubuh si kecil dari berbagai penyakit.

Agar tetap dapat memberikan ASI kendati tidak secara langsung, ia selalu memerah ASI dengan menggunakan pompa elektrik sebanyak dua kali selama bekerja di kantor. "Karena kantor tidak memiliki ruang untuk memerah ASI, saya terpaksa memerah ASI di kamar kecil yang jarang dipakai," ujarnya.

ASI perah itu dimasukkan ke dalam botol dan disimpan dalam lemari pendingin yang ada di kantornya. Untuk menjaga kebersihan wadah penyimpanan maupun alat pompa ASI, ia pun menyimpan alat sterilisasi di tempat kerjanya. "ASI perah itu biasanya untuk keesokan harinya," ujarnya.

Saat hampir berusia enam bulan, anaknya mulai diberi makanan pendamping ASI. "Saya sebenarnya ingin terus memberikan ASI, tapi anak saya enggak mau sendiri, sudah pengin dapat makanan tambahan. Jadi, ya terpaksa sekarang ia diberi susu formula. Padahal, sebenarnya ASI saya masih lancar, tidak kering," kata Upik.

Sementara Ny Lia, warga Serpong yang bekerja di kawasan Palmerah, Jakarta, dengan bangga menuturkan bahwa ketiga anaknya mendapatkan ASI eksklusif minimal selama enam bulan. Hal ini dilandasi keinginannya agar ketiga anaknya tumbuh kembang optimal, tidak mudah sakit dan cerdas. "Buktinya, ketiga anak saya jarang sakit. Paling hanya pilek, itu pun cepat sembuh," ujarnya.

Untuk itu, ia setiap hari memerah ASI dengan menggunakan tangan sebanyak dua sampai tiga kali di kantornya. ASI perah itu kemudian disimpan di dalam kantong es berlapis dua dan diletakkan dalam lemari pendingin. "Anak pertama saya hanya mendapat ASI sampai usia enam bulan karena saya keburu mengandung lagi. Tapi kedua adiknya mendapat ASI sampai hampir setahun," kata Lia.

ASI eksklusif enam bulan

Menyusui adalah suatu proses yang terjadi secara alami. Jadi, jarang sekali ada ibu yang gagal atau tidak mampu menyusui bayinya. Meskipun demikian, menyusui juga perlu dipelajari, terutama oleh ibu yang baru pertama kali memiliki anak agar tahu cara menyusui yang benar.

Kendati prosesnya alami, kemampuan ibu memberi ASI tidak datang tiba-tiba. Ada serangkaian proses yang turut memberi andil dalam kelancaran pemberian ASI, mulai dari persiapan fisik sampai batin calon ibu. Makin dini bayi disusui, maka kian cepat dan lancar proses menyusui si kecil.

Kualitas dan kuantitas produksi ASI juga perlu dijaga agar perkembangan fisik dan mental bayi bisa optimal. Caranya antara lain dengan mengonsumsi makanan bergizi, terutama sayuran, minum cairan, cukup beristirahat dan sering menyusui, serta memijat payudara. Jika jarang disusukan, produksi ASI dikhawatirkan akan menurun.

Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar bayi baru lahir mendapat ASI eksklusif (tanpa tambahan apa-apa) selama enam bulan. Sebab, menurut Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia DKI Jakarta (IDAI Jaya) dr Badriul Hegar SpA (K), ASI adalah nutrisi alamiah terbaik bagi bayi dengan kandungan gizi paling sesuai untuk pertumbuhan optimal.

Tidak ada jadwal khusus yang bisa diterapkan untuk pemberian ASI pada bayi. Jadi, ibu harus siap setiap saat bayi membutuhkan ASI. Akibatnya, jika ibu diharuskan kembali bekerja penuh di luar rumah sebelum bayi berusia enam bulan, pemberian ASI eksklusif ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Maka, Akida M Widad, Staf Pengajar Jurusan Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam artikelnya menuturkan, sejumlah negara memberikan kelonggaran kepada ibu hamil dan melahirkan. Di Inggris ibu yang hamil dan melahirkan bisa mendapatkan cuti 40 minggu. Di Denmark, ibu mendapat cuti empat atau delapan minggu sebelum melahirkan dan 14 minggu sesudah melahirkan ditambah 10 minggu cuti untuk merawat bayi.

Di Indonesia, sesuai kebijakan pemerintah, sebagian besar perusahaan menerapkan kebijakan pemberian cuti melahirkan hanya tiga bulan. Karena itu, kendati kampanye nasional pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dicanangkan, kenyataannya hal itu sulit dilakukan bagi ibu yang bekerja di luar rumah. Kondisi fisik dan mental yang lelah setelah bekerja sepanjang hari telah menghambat kelancaran produksi ASI.

Kendati demikian, hal itu tidak berarti kesempatan ibu yang bekerja untuk memberi ASI eksklusif kepada bayinya hilang sama sekali. Bekerja bukan alasan untuk menghentikan pemberian ASI eksklusif bagi sang buah hati. Selain diberikan secara langsung, yakni dengan menyusui si kecil, ASI juga dapat diberikan secara tidak langsung dengan cara memberikan ASI perah.

Asi perah

Oleh karena itu, pengetahuan tentang cara memerah, menyimpan dan memberikan ASI perah ini sebaiknya dikuasai para ibu. Klinik Laktasi Rumah Sakit St Carolus, Jakarta, menyarankan agar para ibu menyiapkan ASI perah minimal dua hari sebelum mulai bekerja dan meninggalkan bayi. ASI sebaiknya diperah setiap tiga jam karena produksi susu akan makin melimpah jika sering dikeluarkan.

ASI pada dasarnya dapat diperah melalui tiga cara, yakni menggunakan tangan, alat secara manual, atau memakai alat pompa elektrik. Namun, bila dilihat dari sisi ekonomis dan kepraktisan, memerah ASI dengan tangan lebih unggul dibandingkan dua cara yang lain dan bisa melakukannya kapan saja tanpa bantuan alat kecuali wadah yang bersih untuk menampung ASI.

Cara apa pun yang dipilih, faktor kebersihan harus tetap diperhatikan. Sebelum memerah ASI, cucilah tangan Anda dengan sabun dan air hingga bersih dan sediakan wadah tertutup yang bersih dan steril untuk menampung ASI. Kemudian, perah sedikit ASI lalu oleskan pada puting dan areola karena air susu ibu mengandung zat antibakteri.

Pada masa-masa awal, ibu tidak perlu putus asa jika jumlah ASI yang diperoleh tidak sebanyak yang diinginkan. Sebab, untuk menjadi terampil memerah ASI memang butuh waktu dan latihan. Karena itu, ibu sebaiknya berlatih memerah ASI sekitar satu minggu sebelum kembali bekerja. Selama di tempat kerja, ibu dianjurkan memerah ASI sebanyak dua sampai tiga kali di tempat yang tenang.

Wadah untuk menampung ASI perah sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah disterilkan, misalnya botol atau cangkir tertutup rapat yang terbuat dari plastik atau gelas, tahan dimasak dalam air mendidih, dan mempunyai mulut lebar agar ASI yang diperah dapat ditampung dengan mudah. Bila ASI tidak langsung diberikan, pastikan penyimpanannya aman dari kontaminasi dan berikan label waktu pemerahan pada setiap wadah ASI perah.

Jika ASI perah akan diberikan kurang dari enam jam pada bayi, ASI tersebut tidak perlu disimpan dalam lemari es. Dalam buku Kiat Sukses Menyusui, ibu disarankan untuk tidak menyimpan ASI di suhu kamar lebih dari tiga atau empat jam. ASI perah tahan enam sampai delapan jam di ruangan bersuhu kamar, 24 jam dalam termos berisi es batu, 48 jam dalam lemari es dan tiga bulan dalam freezer.

Sebelum diberikan kepada bayi, ASI yang dibekukan dicairkan terlebih dulu dan diletakkan dalam ruangan dengan suhu kamar. Kemudian, wadah berisi ASI itu direndam dalam air hangat sebelum diberikan kepada bayi. ASI sebaiknya diberikan dengan cangkir atau sendok agar bayi bisa mengisap ASI sedikit demi sedikit. Seusai diberi ASI, bayi dipegang dalam posisi tegak agar sendawa.

Pemberian ASI perah dengan sendok atau cangkir sebaiknya diberikan orang lain, bukan ibu bersangkutan. Ini untuk menjaga konsistensi sehingga bayi tidak mengalami bingung puting. Selain itu, sisa susu yang tidak dihabiskan bayi sebaiknya tidak disimpan atau dibekukan ulang agar bayi terhindar dari risiko terserang diare.

Selain penerapan manajemen, laktasi itu juga harus disertai dukungan semua pihak agar upaya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan bisa berhasil. Sikap keluarga sangat menentukan keberhasilan menyusui, terutama suami, dengan membantu tugas rumah tangga agar ibu yang menyusui tidak kelelahan, dan bantuan tenaga yang menjamin keamanan si kecil ketika ditinggal bekerja.

Adanya "tempat kerja sayang ibu" yang mendukung proses laktasi di tempat kerja juga mempermudah ibu bekerja memberi ASI eksklusif selama enam bulan. Contohnya, dengan menyediakan ruang untuk menyusui atau memerah ASI dan tempat penitipan bayi, memberi kesempatan ibu menyusui atau memerah ASI setiap tiga jam. ***


Penulis: Evy Rachmawati dan Rien Kuntari

from www.gizi.net dari Sumber: http://www.kompas.co.id/

Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)Depdiknas

“Tujuan Ttamanya Agar Kualitas Guru Meningkat.”.

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Kendati anggaran pendidikan sebesar 20 persen diperkirakan baru dapat dipenuhi 2009 mendatang, berbagai kebijakan kea rah perbaikan mutu pendidikan terus dilakukan.

Mulai upaya peningkatan standar lulusan sekolah dasar dan menengah, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum, hingga bagian yang terpenting, peningkatan kompetensi para pendidik yang kerap menjadi keluhan terbesar.

“Menurut UU, guru harus ikut uji sertifikasi untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai kompetensi yang menunjukkan ia seorang profesional.,” jelas Dirjen PMPTK, Depdiknas, Prof Fasli Jalal, PhD ketika diwawancarai KomunikA di kantornya, Senayan, Jakarta (20/04) Berikut adalah petikannya:

Apa semangat dari uji kompetensi dan sertifikasi ini?

Presiden telah mencanangkan bahwa guru adalah sebuah profesi, maka tentu harus ada perubahan. Dituangkan dalam peraturan perundangan, UU Guru dan Dosen. No 14/2005 yang diudangkan pada 30 Desember 2005.

Intinya mengatur bahwa guru dan dosen sebagai sebuah profesi memerlukan kualifikasi dan persyaratan tertentu serta pemberian jaminan. Standarnya demikian.Guru profesional harus punya standar kualifikasi akademik tertentu. Guru S1/D4, dosen S2. kemudian harus ada bukti dalam bentuk sertifikat bahwa memang dia sebagai tenaga profesi. Karenanya dituntut pula untuk memunyai sertifikasi pendidik.

Berapa jumlah guru yang akan disertifikasi?

Saat ini jumlah pendidik untuk tingkat dasar dan menengah, termasuk madrasah, ada 2,7 juta. Terbanyak di SD sekitar 1¼ juta, kemudian SMP, SMU, SMK, dan terakhir di TK. Angka itu minus dosen yang jumlahnya lebih dari 300 ribu orang.

Dari 2,7 juta, belum bisa kita habiskan serentak. Hanya sekitar 900 ribu guru berijazah S1/D4 yang bisa dibawa ke program sertifikasi. Sisanya 1,8 juta kita naikkan dulu standar mereka, baru kemudian kita lakukan sertifikasi kepada mereka. Dan harus dihabiskan dalam 8 tahun ke depan.

Disekolahkan?

Ya. Tapi tidak sekolah konvensional. Akan menggunakan pola jarak jauh, multimedia, teknologi informasi.

Seperti Universitas Terbuka (UT)?

Lebih dari sekadar UT. Karena UT kan tergantung tutor di lapangan. Ini dosen benar yang dikirim dari pusat. Kita juga membuat peluang agar saat libur sekolah, guru datang ke kampus.

Dana pemerintah pusat semua?

Gabungan, dari pribadi, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat. Kami memberikan bantuan Rp.2 juta/guru/tahun. Kalau dengan UT, dana dari pemerintah pusat saja sudah cukup. Tapi juga harus ada kontribusi dari pemerintah daerah. Kalau universitasnya sekota dengan tempat mengajar, tidak perlu banyak biaya. Tapi, kalau dia memakai universitas yang agak jauh, misal ngajar di Yahukimo, kuliah di Universitas Cendrawasih, Pemda harus lebih bantu.

2007 ini bagaimana?

Tahun ini kami sudah menganggarankan pengadaan uji sertifikasi bagi 190 ribu orang dan akan ditambah 10 ribu. Jadi ada sekitar 200 ribu yang akan mengikuti sertifikasi. Jadi guru-guru yang sudah menunjukkan keprofesionalan mereka yang dibuktikan dengan uji sertifikasi 4 kompetensi tadi, akan diberikan tunjangan sebesar 1 x gaji pokok. Kira-kira Rp.18 juta/tahun.

Apa saja yang diuji?

Ada empat hal yang akan dicek. Tergantung jenjang dan mata pelajaran apa dia mengajar. Keempat kompetensi ini berdasarkan studi kami merupakan kualifikasi seorang guru yang profesional.Pertama, kompetensi pedagogik atau kemampuan guru dalam mendidik. Kemudian kompetensi profesional, terkait dengan pemahaman dia tentang bidang studi yang dia ampu. Kalau dia seorang guru fisika, harus tahu benar ilmu fisika itu seperti apa.

Ketiga adalah kompetensi sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan murid, sesama guru, orang tua, dan sesama masyarakat. Dan terakhir adalah kompetensi kepribadian, di mana guru menunjukkan ciri yang pantas digugu dan ditiru oleh masyarakat dan lingkungan.

Kalau dilihat dari keempatnya. Mana yang terbanyak menjadi masalah guru di Indonesia?

Kalau guru bidang studi, banyak belum memunyai kualifikasi. Kemudian ada yang mengajar di bidang yang salah, tidak sesuai latar belakang pendidikan. Bagi guru yang latar belakangnya kependidikan, pada umumnya sudah kuat pada kompetensi pedagogik. Sehingga yang harus diperkuat lagi adalah kompetensi profesional.

Sedangkan guru-guru yang latar belakangnya nonkependidikan, pada umumnya, lemah pada kompetensi pedagogik. Karena itu ide awalnya dalam UU, bagi guru latar belakang kependidikan akan lebih banyak ditempa pada kompetensi profesional. Yang berlatar belakang nonpendidikan lebih ke pedagogiknya.

Guru di luar Jawa? Dikeluhkan belum merata kemampuan dan penyebarannya?

Kalau lihat dikotomi Jawa dan luar Jawa atau perkotaan dengan pedesaan, memang ada distribusi yang tidak seimbang. Di mana guru menumpuk di kota atau sekolah maju, sementara di pedesaan atau daerah terpencil sangat kurang.Di daerah-daerah luar Jawa; pedesaan; dan daerah terpencil, distribusi juga menjadi masalah. Pun dengan jumlah guru secara makro, sangat signifikan. Terlebih pada guru matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Dan hal tersebut memang menjadi perhatian kami.

Standar sertifikasi guru di daerah?

Standar sama, tidak ada pembedaan sama sekali. Hanya saja kepada mereka dan juga guru lain yang belum berkembang, kita beri pengayaan; pelatihan; dan try out. Dari kelemahan mereka, kita ajak untuk remedial program. Agar guru yang kurang, bisa tahu kelemahannya. Nanti akan kita buat strategi pembelajarannya. Mana yang belajar sendiri, berkelompok di kelasnya, pertemuan kelompok kerja guru atau MGMP. Kami bantu dengan narasumber.

Guru yang tidak lulus sertifikasi?

Kita amati di mana kelemahan kompetensinya. Masing-masing kompetensi kan ada indikatornya beda. Misal, dari 10 indikator di kompetensi profesional, jatuh di 4 indikator. Kami buat program remedial untuk memenuhi kelemahan itu.

Jadi ini lebih semacam peningkatan kualitas dan bukan penyeleksian guru?

Ya. Uji sertifikasi ini juga kaya dengan pemberdayaan, pengayaan, pelatihan, bukan sekadar datang, ditanya, dilihat, dan dinilai. Tujuan utamanya agar kualitas guru meningkat.

Penilaiannya berjalan kontinyu?

Kalau mereka sudah bersertifikat, berimbas pada peningkatan karir. Setiap gradasi itu akan memberikan otoritas dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Sehingga kami harapkan dengan kesejahteraan tadi guru akan meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya secara berkelanjutan.

Apa ada pinalti kalau di kemudian hari kualitas mereka menurun?

Dalam draft PP dikatakan harus ada pembelajaran berkelanjutan. Saya lupa angkanya, minimal 24 jam setahun guru harus menunjukkan bahwa dia selalu melakukan penyegaran keilmuan dengan ikut lokakarya, kursus, workshop, dan seminar. Semua itu nanti akan diberi akreditasi, tanda dia itu memelihara angka yang telah diberikan dalam sertifikasi.

Based on IT nya di mana?

Kami sudah mengembangkan kemampuan antara pusat dan universitas, dengan titik-titik di seluruh kabupaten/kota yang kita sebut dengan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas). Jardiknas ini memungkinkan hubungan gratis dari semua ICT Centre di semua kabupaten/kota dengan internet ke pusat perguruan tinggi di manapun. Kita bayar bandwithnya.

Sudah ada kontak kerjasamaJumlahnya akan menjadi 450an, sejumlah kabupaten/kota. Kemudian ada 82 universitas terkait, modulnya bisa ditransfer dan diunduh (download). Kalau guru yang tinggal sekota dengan titik Jardiknas, punya hubungan dengan wide area network. Gratis. Kalau jauh dari titik Jardiknas, maka terpaksa dia harus ke kantor kecamatan yang akan memfasilitasinya.

Kendala dalam uji kompetensi?

Karena ini masih baru kita mulai. Tahapan pertamanya adalah penilaian portofolio. Jadi semua guru yang sudah dikuota akan dikaitkan berapa yang harus dibayar mulai tahun depannya. Akan ada kuota bagi guru yang akan disertifikasi, sesuai dengan komposisi guru nasional.

Misal jika 1,2 jt adalah guru SD, atau 45 persen, maka kuotanya adalah 45 persen yang dikuota adalah guru SD. Angka ini dibagikan ke kabupaten/kota. Nantinya juga akan merangking guru berdasarkan urutan lama mengajar, usia, tinggi pangkat, dan terakhir tugas tambahan.

Tentang honorer?

Kami tidak membedakan hal itu. Asal dia sudah mengajar, pun di swasta. Apakah dia mengajar di sekolah yang punya izin, mengajar minimal 24 jam, sudah S1, kalau semua sudah ok, maka kita masukan ke dalam giliran untuk kuota uji sertifikasi ini.

Ada pendapat, sertifikasi ini main-main. Hanya upaya pemerintah untuk memberikan tambahan tunjangan kepada guru tapi dengan cara yang terlihat elegan. Ada tanggapan?

Sebenarnya UU itu kan sudah representasi dari DPR dan pemerintah. UU itu mengamanahkan ke depan guru Indonesia itu harus profesional. Tanda profesional itu apa? Dibuatlah standar dan sertifikasi.Jika guru baru sudah memenuhi kriteria tadi, maka dia dapat disebut guru profesional. Sehingga wajar jika dia dibayar lebih mahal. Harus dia tunjukkan dulu bahwa dia mengikuti persekolahan yang lebih lama, lebih tinggi gradasinya, lebih profesional baru diikuti pendapatan yang lebih tinggi.

Upaya menambah dan menyebar guru?

Kami selalu mendata kekurangan dan kelebihan guru. Kemudian bersama Pemda mendata pengajuan formasi ke MenPAN dan BKN. Dari formasi itu akan diserahkan kepada daerah untuk perekrutan. Tapi pusat memberikan intensif-intensif kepada daerah untuk melakukan redistribusi pada guru-guru yang banyak menumpuk di daerah maju dan perkotaan ke daerah terpencil ataupun pedesaan. Contoh, bantuan rumah, pendidikan untuk anaknya, kemudahan pelatihan, dan lainnya.

Dibanding dengan dosen yang hanya 300 ribu, peluang peningkatan mutu para guru dasar dan menengah, masih jauh tertinggal. Tanggapan?

Dibandingkan dengan dosen, memang belum sebesar itu. Pertama, saat ini kebutuhan yang mendesak, banyak guru yang masih belum terpenuhi kompetensinya. Kalau melihat faktor itu, sebenarnya angka yang kita keluarkan, jauh lebih besar. 190 ribu dari pusat saja. Belum dari daerah. Yang penting untuk dilakukan adalah memenuhi sasaran UU. Nanti pendidikan profesinya juga akan ada beasiswa.

Tentang penerapan UU Guru dan Dosen sudah sampai mana?

Sekarang menunggu peraturan pemerintah. Sudah lama keluar dari Diknas, sedang diharmonisasi di Depkumham. Dan kemudian ditambahkan kepastian dari Depkeu untuk pembiayaan. Dari Depdagri mengenai pembagian tugas pusat dan daerah. Dari MenPAN dan BKN tentang perlakuan terhadap sesama PNS, mengapa guru mempunyai kekhususan.

Apakah bertentangan dengan UU yang lain.Kemudian melihat persetujuan perguruan tinggi terhadap pelaksaan uji sertifikasi yang untuk guru-guru tertentu tidak seperti yang tercantum dalam UU 100%. Ada kita carikan penundaannya di dalam PP itu. Ini kan harus disetujui oleh perguruan tinggi.Tapi Mendiknas sudah mendapat persetujuan dari Depkumham. Sambil menunggu PP itu, untuk uji sertifikasi ini, Mendiknas akan mengeluarkan Peraturan Mendiknas saja. Sebagai dasar dari uji sertifikasi. Yang kami harapkan dalam sebulan ini sudah bisa keluar Permen-nya.*** (dimas@bipnewsroom.info)

27 Mei 2006

PEMERINTAH KUCURKAN RP70 MILIAR UNTUK CALON GURU DAERAH TERPENCIL

Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 70 miliar dari APBN 2006 untuk menyekolahkan 360 calon guru yang berasal dari daerah terpencil untuk dididik menjadi sarjana (S1) dan selanjutnya ditempatkan sebagai guru di daerah asalnya.

"Kami mengambil putra daerah dari sebelas propinsi di daerah terpencil untuk dipersiapkan menjadi guru di daerah yang selalu mengalami kekurangan guru," kata Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Mutendik) Depdiknas, Fasli Jalal, usai menjadi pembicara pada Seminar Peran Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang diselenggarakan Depdiknas dan Unicef di Jakarta.

Kesebelas propinsi tersebut, kata dia, antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Putra daerah tersebut, kata Fasli, akan dididik dan diasramakan di enam universitas negeri di Indonesia sampai lulus sarjana selama empat tahun, kemudian dikembalikan ke daerahnya masing-masing untuk mengajar disana.

"Mereka akan menjalani ikatan dinas," ujarnya.

Fasli menjelaskan, upaya ini dilakukan karena banyak keluhan bahwa siswa yang berada di daerah terpencil tidak bersekolah karena tidak ada guru.

Fasli mencontohkan di Yahukimo, Papua, sekitar 134 guru yang sejak tahun 2003 tidak mengajar di Yahukimo dan menetap di Wamena karena kesulitan akses dan biaya operasional yang tidak memadai.

Di Papua, jelas Fasli, setiap guru tidak dapat mengambil gaji selain di kabupaten/kota, sedangkan penghasilan mereka sendiri tidak mencukupi untuk ongkos mencapai kabupaten/kota.

"Jadi praktis selama hampir tiga tahun ini mereka tidak mengajar," tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, harga kebutuhan pokok di Papua sangat tinggi, misalnya, beras seharga Rp18 ribu/kg. "Jadi untuk kebutuhan pokok sehari-hari saja mereka (guru) kesulitan."

Oleh karena itu, pemerintah memberikan tunjangan daerah khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil sebesar satu kali gaji pokok dan tunjangan ini sudah mulai diberikan pada tahun ini, katanya.

Terkait dengan apresiasi untuk meningkatkan kinerja guru, Depdiknas memberikan bantuan dana block grant kepada kelompok kerja guru (KKG) di berbagai daerah di Indonesia.

"Kita akan dorong kelompok-kelompok guru ini untuk meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan di daerah-daerah. Apresiasi terhadap mutu pendidik sama pentingnya dengan apresiasi terhadap pembangunan sarana fisik pada satuan pendidikan itu sendiri," katanya.

Depdiknas memberikan bantuan dana untuk masing-masing Kelompok Kerja Guru (KKG) di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Rp10 juta tiap tahunnya untuk guru tingkat SD di 5.400 kecamatan di seluruh Indonesia.

Selain kepada KKG, Depdiknas melalui anggaran pendidikan tahun 2006-2007, memberikan juga bantuan senilai Rp15 juta tiap tahun untuk masing-masing kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tiap Kabupaten/Kota untuk tingkat SLTP.

Ada tiga mata pelajaran yang pilihannya diserahkan kepada guru-guru mata pelajarannya untuk dimusyawarahkan maupun mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Dana ini untuk 2.620 kelompok MGMP.

Kegiatan lain yang memperoleh dukungan penuh dari pemerintah yaitu Forum Ilmiah Guru (FIG) yang berlangsung tahunan ditingkat kabupaten/kotamadya dengan block grant Rp10 juta per kabupaten/kota.

Sedangkan, forum yang sama di tingkat provinsi pendanaannya berkisar Rp75 juta-Rp100 juta yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), kemudian seluruh kegiatan itu nantinya akan bermuara dengan penerbitan jurnal-jurnal ilmiah.

"Seiring dengan tekad pemerintah membenahi sarana dan prasarana sekolah, saat itu juga kita upayakan peningkatan mutu para guru di seluruh Indonesia, salah satunya adalah dengan memberi insentif kepada para guru, lewat satuan organisasi mereka," katanya.

Mutu Daerah Tertinggal

Lebih lanjut Fasli mengatakan, saat ini jumlah guru di Indonesia mencapai 2,7 juta orang, sebagian besar di antaranya terkonsentrasi di kota-kota besar.

Hal itu, menjadikan mutu pendidikan di daerah-daerah terpencil jauh tertinggal dengan yang ada di perkotaan. Seperti di kawasan Indonesia Timur serta provinsi Kepulauan, aspek geografis menjadikan guru-guru di pedalamaan bisa dihitung dengan jari, menjadi persoalan tersendiri yang harus segera dibenahi, katanya.

"Selama itu belum dibenahi dan dicari akar masalahnya, misalnya karena kecilnya honor atau insentif guru di pedalaman dibanding biaya kehidupan mereka sehari-hari, kita masih akan melihat kenyataan ironis tersebut," tambah Fasli.

Permasalahan guru juga tak sekadar jumlahnya yang timpang antara kota dan pedalaman. Kata Fasli Djalal, erat juga dengan sistem dan pola ajar masing-masing guru.

Selama ini, metode mengajar guru-guru di Indonesia masih berputar pada kegiatan mengajar dan sedikit sekali yang memahami arti mendidik siswa.

Hal itulah yang menjadikan pentingnya program manajemen berbasis sekolah (MBS), satuan pendidikan diciptakan sedemikian rupa hingga menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, tambahnya.

Sumber: Antara

Ditulis oleh Administrator
Wednesday, 05 April 2006

Jakarta, Kompas - Layanan pendidikan di Papua, terutama di pelosok seperti Yahukimo, tak memungkinkan bertumpu pada jalur formal. Jalur nonformal atau pendidikan luar sekolah merupakan solusi jitu.

”Sayangnya, tidak semua tutor betah bertugas di sana karena tidak didukung etos, disiplin kerja, dan panggilan jiwa,” kata Ella Yulaelawati, Direktur Pendidikan Kesetaraan Depdiknas, Senin (20/3), di Jakarta.

Memaparkan hasil kunjungannya di kawasan Pegunungan Tengah, Yahukimo, pekan lalu, Ella menegaskan bahwa peningkatan kinerja tenaga pendidik di pelosok Papua tak hanya cukup dengan insentif kesejahteraan. Jauh lebih penting adalah upaya menyadarkan arti pendidikan bagi masyarakat setempat dengan model pembudayaan.

”Tutor purna-waktu yang direkrut dari daerah setempat hendaknya diinteraksikan dengan relawan dari luar daerah. Dengan demikian terjadi transformasi nilai untuk membangun etos yang positif,” kata Ella.

Papua Perlu Model Pembudayaan

Jakarta, Kompas - Layanan pendidikan di Papua, terutama di pelosok seperti Yahukimo, tak memungkinkan bertumpu pada jalur formal. Jalur nonformal atau pendidikan luar sekolah merupakan solusi jitu.

”Sayangnya, tidak semua tutor betah bertugas di sana karena tidak didukung etos, disiplin kerja, dan panggilan jiwa,” kata Ella Yulaelawati, Direktur Pendidikan Kesetaraan Depdiknas, Senin (20/3), di Jakarta.

Memaparkan hasil kunjungannya di kawasan Pegunungan Tengah, Yahukimo, pekan lalu, Ella menegaskan bahwa peningkatan kinerja tenaga pendidik di pelosok Papua tak hanya cukup dengan insentif kesejahteraan. Jauh lebih penting adalah upaya menyadarkan arti pendidikan bagi masyarakat setempat dengan model pembudayaan.

”Tutor purna-waktu yang direkrut dari daerah setempat hendaknya diinteraksikan dengan relawan dari luar daerah. Dengan demikian terjadi transformasi nilai untuk membangun etos yang positif,” kata Ella.

Terkait dengan itu, Direktorat Kesetaraan Depdiknas tahun 2006 ini akan melibatkan relawan dari perguruan tinggi untuk diterjunkan sebagai fasilitator di pelosok Papua. Keterlibatan perguruan tinggi, dalam bentuk kuliah kerja nyata bagi mahasiswa, akan dikoordinasikan dengan layanan pendidikan yang selama ini digalakkan oleh kalangan gereja dan TNI. Salah satu perguruan tinggi yang sudah didekati adalah Universitas Negeri Jakarta. ”Sebelum diterjunkan, mereka dilatih dulu di Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah,” tuturnya.

Ia menilai disiplin militer perlu diadopsi dengan memperketat kontrol di lapangan. ”Seperti pola TNI, diperlukan radio komunikasi untuk terus memantau keberadaan tutor di lokasi kerjanya,” kata Ella. (NAR)

Di Posting Tanggal 28 Agustus 2007 Oleh webmaster

Wamena – Sebagai bentuk sumbangan pengabdian kepada daerah ini dalam bidang pendidikan maka, PGRI Jayawijaya telah melaksanakan seminar tentang Pengautan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pendidikan Di Kabupaten Jayawijaya.

”Dengan dilaksanakannya seminar penguatan Raperda pendidikan di Jayawijaya saat ini, maka hal ini akan tercatat dalam lembaran sejarah perjalanan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya,”.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kabupaten Jayawijaya yang diwakili oleh Kasubdin Perencanaan P dan P, S.P Ronsumbre, ketika menutup kegiatan seminar penguatan raperda pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, pada hari Kamis (26/07).
Menurut, Ronsumbre kegiatan yang dilakukan oleh PGRI Jayawijaya kali ini merupakan sebuah terobosan baru guna memberikan payung hukum kepada para guru dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya didalm pengabdiannya kepada masyarakat yang ada di daerah ini.
Sementara itu Ketua Panitia Nilus Leisubun Amd.Pd, dalam sambutannya ketika menutup kegiatan seminar mengatakan draf dari pada raperda ini merupakan hasil pergumulan hati dari para guru yang terlibat dalam kegiatan seminar ini guna membawa pendidikan di Jayawijaya kearah yang lebih baik,” ujarnya.
Hal ini dilakukan, katanya supaya pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu hal yang penting dalam pembanguan didaerah ini.
Untuk itu Nilus mengharapkan kepada pihak pemerintah daerah untuk dapat meneruskan semua hasil pergumulan dari para guru ini kepada pihak legislatif guna dijadikan Perda sebagai landasan bagi para guru dalam melaksanakan pengbdiannya di Kabupaten Jayawijaya ini.** (papuapos)

Di Posting Tanggal 16 Agustus 2007 Oleh webmaster

Wamena – Sekitar 200-an mahasiswa asal Jayawijaya, Selasa (14/8) lalu melakukan pertemuan dengan Plt. Bupati Jayawijaya Nikolas Jigibalom S.Sos. guna membicarakan pembagian beasiswa bagi mahasiswa studi akhir yang sedang menempuh kuliah sekarang ini.

Dalam pertemuan itu mereka meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah yang cepat guna membagikan dana bantuan studi akhir.Bahkan mereka juga meminta kenaikan bantuan studi Rp. 2.500.000.
Menanggapi permintaan mahasiswa itu, Plt. Bupati Jayawijaya Nikolas Jigibalom S.Sos. mengatakan dalam penyaluran bantuan studi akhir dirinya sendiri yang akan membagikan di setiap kota studi.
Menurutnya, agar bantuan studi akhir ini bernar-benar dinikmati para mahasiswa pihaknya akan melakukan kros cek data dari mahasiswa agar tidak terjadi kesalahan dalam penyalurannya.
“Besarnya dana yang akan di terima mahasiswa akan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang ada karena masih ada pendanaan untuk sector yang lainnya,” terangnya.
Untuk itu Plt. Bupati Nikolas menghimbau kepada semua mahasiswa yang berhak menerima dana bantuan ini untuk tetap tinggal di daerah studi masing-masing karena pembagiannya akan langsung dilakukan di kota studi masing-masing.
“Realisasikan seusai 17-an ( perayaan HUT RI ), serta akan disesuaikan dengan tugas-tugas yang ada,” ujarnya. Dia juga meminta para mahasiswa yang berasal dari kota studi di luar wamena untuk dapat kembali ke kota studinya sehingga secepatnya dapat menerima bantuan studi akhir.**(sumber:papuapos)