Yulianus Kuayo

27 Mei 2006

PEMERINTAH KUCURKAN RP70 MILIAR UNTUK CALON GURU DAERAH TERPENCIL

Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 70 miliar dari APBN 2006 untuk menyekolahkan 360 calon guru yang berasal dari daerah terpencil untuk dididik menjadi sarjana (S1) dan selanjutnya ditempatkan sebagai guru di daerah asalnya.

"Kami mengambil putra daerah dari sebelas propinsi di daerah terpencil untuk dipersiapkan menjadi guru di daerah yang selalu mengalami kekurangan guru," kata Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Mutendik) Depdiknas, Fasli Jalal, usai menjadi pembicara pada Seminar Peran Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang diselenggarakan Depdiknas dan Unicef di Jakarta.

Kesebelas propinsi tersebut, kata dia, antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Putra daerah tersebut, kata Fasli, akan dididik dan diasramakan di enam universitas negeri di Indonesia sampai lulus sarjana selama empat tahun, kemudian dikembalikan ke daerahnya masing-masing untuk mengajar disana.

"Mereka akan menjalani ikatan dinas," ujarnya.

Fasli menjelaskan, upaya ini dilakukan karena banyak keluhan bahwa siswa yang berada di daerah terpencil tidak bersekolah karena tidak ada guru.

Fasli mencontohkan di Yahukimo, Papua, sekitar 134 guru yang sejak tahun 2003 tidak mengajar di Yahukimo dan menetap di Wamena karena kesulitan akses dan biaya operasional yang tidak memadai.

Di Papua, jelas Fasli, setiap guru tidak dapat mengambil gaji selain di kabupaten/kota, sedangkan penghasilan mereka sendiri tidak mencukupi untuk ongkos mencapai kabupaten/kota.

"Jadi praktis selama hampir tiga tahun ini mereka tidak mengajar," tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, harga kebutuhan pokok di Papua sangat tinggi, misalnya, beras seharga Rp18 ribu/kg. "Jadi untuk kebutuhan pokok sehari-hari saja mereka (guru) kesulitan."

Oleh karena itu, pemerintah memberikan tunjangan daerah khusus untuk guru yang mengajar di daerah terpencil sebesar satu kali gaji pokok dan tunjangan ini sudah mulai diberikan pada tahun ini, katanya.

Terkait dengan apresiasi untuk meningkatkan kinerja guru, Depdiknas memberikan bantuan dana block grant kepada kelompok kerja guru (KKG) di berbagai daerah di Indonesia.

"Kita akan dorong kelompok-kelompok guru ini untuk meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan di daerah-daerah. Apresiasi terhadap mutu pendidik sama pentingnya dengan apresiasi terhadap pembangunan sarana fisik pada satuan pendidikan itu sendiri," katanya.

Depdiknas memberikan bantuan dana untuk masing-masing Kelompok Kerja Guru (KKG) di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Rp10 juta tiap tahunnya untuk guru tingkat SD di 5.400 kecamatan di seluruh Indonesia.

Selain kepada KKG, Depdiknas melalui anggaran pendidikan tahun 2006-2007, memberikan juga bantuan senilai Rp15 juta tiap tahun untuk masing-masing kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tiap Kabupaten/Kota untuk tingkat SLTP.

Ada tiga mata pelajaran yang pilihannya diserahkan kepada guru-guru mata pelajarannya untuk dimusyawarahkan maupun mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Dana ini untuk 2.620 kelompok MGMP.

Kegiatan lain yang memperoleh dukungan penuh dari pemerintah yaitu Forum Ilmiah Guru (FIG) yang berlangsung tahunan ditingkat kabupaten/kotamadya dengan block grant Rp10 juta per kabupaten/kota.

Sedangkan, forum yang sama di tingkat provinsi pendanaannya berkisar Rp75 juta-Rp100 juta yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), kemudian seluruh kegiatan itu nantinya akan bermuara dengan penerbitan jurnal-jurnal ilmiah.

"Seiring dengan tekad pemerintah membenahi sarana dan prasarana sekolah, saat itu juga kita upayakan peningkatan mutu para guru di seluruh Indonesia, salah satunya adalah dengan memberi insentif kepada para guru, lewat satuan organisasi mereka," katanya.

Mutu Daerah Tertinggal

Lebih lanjut Fasli mengatakan, saat ini jumlah guru di Indonesia mencapai 2,7 juta orang, sebagian besar di antaranya terkonsentrasi di kota-kota besar.

Hal itu, menjadikan mutu pendidikan di daerah-daerah terpencil jauh tertinggal dengan yang ada di perkotaan. Seperti di kawasan Indonesia Timur serta provinsi Kepulauan, aspek geografis menjadikan guru-guru di pedalamaan bisa dihitung dengan jari, menjadi persoalan tersendiri yang harus segera dibenahi, katanya.

"Selama itu belum dibenahi dan dicari akar masalahnya, misalnya karena kecilnya honor atau insentif guru di pedalaman dibanding biaya kehidupan mereka sehari-hari, kita masih akan melihat kenyataan ironis tersebut," tambah Fasli.

Permasalahan guru juga tak sekadar jumlahnya yang timpang antara kota dan pedalaman. Kata Fasli Djalal, erat juga dengan sistem dan pola ajar masing-masing guru.

Selama ini, metode mengajar guru-guru di Indonesia masih berputar pada kegiatan mengajar dan sedikit sekali yang memahami arti mendidik siswa.

Hal itulah yang menjadikan pentingnya program manajemen berbasis sekolah (MBS), satuan pendidikan diciptakan sedemikian rupa hingga menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, tambahnya.

Sumber: Antara

Ditulis oleh Administrator
Wednesday, 05 April 2006

Jakarta, Kompas - Layanan pendidikan di Papua, terutama di pelosok seperti Yahukimo, tak memungkinkan bertumpu pada jalur formal. Jalur nonformal atau pendidikan luar sekolah merupakan solusi jitu.

”Sayangnya, tidak semua tutor betah bertugas di sana karena tidak didukung etos, disiplin kerja, dan panggilan jiwa,” kata Ella Yulaelawati, Direktur Pendidikan Kesetaraan Depdiknas, Senin (20/3), di Jakarta.

Memaparkan hasil kunjungannya di kawasan Pegunungan Tengah, Yahukimo, pekan lalu, Ella menegaskan bahwa peningkatan kinerja tenaga pendidik di pelosok Papua tak hanya cukup dengan insentif kesejahteraan. Jauh lebih penting adalah upaya menyadarkan arti pendidikan bagi masyarakat setempat dengan model pembudayaan.

”Tutor purna-waktu yang direkrut dari daerah setempat hendaknya diinteraksikan dengan relawan dari luar daerah. Dengan demikian terjadi transformasi nilai untuk membangun etos yang positif,” kata Ella.

Papua Perlu Model Pembudayaan

Jakarta, Kompas - Layanan pendidikan di Papua, terutama di pelosok seperti Yahukimo, tak memungkinkan bertumpu pada jalur formal. Jalur nonformal atau pendidikan luar sekolah merupakan solusi jitu.

”Sayangnya, tidak semua tutor betah bertugas di sana karena tidak didukung etos, disiplin kerja, dan panggilan jiwa,” kata Ella Yulaelawati, Direktur Pendidikan Kesetaraan Depdiknas, Senin (20/3), di Jakarta.

Memaparkan hasil kunjungannya di kawasan Pegunungan Tengah, Yahukimo, pekan lalu, Ella menegaskan bahwa peningkatan kinerja tenaga pendidik di pelosok Papua tak hanya cukup dengan insentif kesejahteraan. Jauh lebih penting adalah upaya menyadarkan arti pendidikan bagi masyarakat setempat dengan model pembudayaan.

”Tutor purna-waktu yang direkrut dari daerah setempat hendaknya diinteraksikan dengan relawan dari luar daerah. Dengan demikian terjadi transformasi nilai untuk membangun etos yang positif,” kata Ella.

Terkait dengan itu, Direktorat Kesetaraan Depdiknas tahun 2006 ini akan melibatkan relawan dari perguruan tinggi untuk diterjunkan sebagai fasilitator di pelosok Papua. Keterlibatan perguruan tinggi, dalam bentuk kuliah kerja nyata bagi mahasiswa, akan dikoordinasikan dengan layanan pendidikan yang selama ini digalakkan oleh kalangan gereja dan TNI. Salah satu perguruan tinggi yang sudah didekati adalah Universitas Negeri Jakarta. ”Sebelum diterjunkan, mereka dilatih dulu di Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah,” tuturnya.

Ia menilai disiplin militer perlu diadopsi dengan memperketat kontrol di lapangan. ”Seperti pola TNI, diperlukan radio komunikasi untuk terus memantau keberadaan tutor di lokasi kerjanya,” kata Ella. (NAR)

Di Posting Tanggal 28 Agustus 2007 Oleh webmaster

Wamena – Sebagai bentuk sumbangan pengabdian kepada daerah ini dalam bidang pendidikan maka, PGRI Jayawijaya telah melaksanakan seminar tentang Pengautan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pendidikan Di Kabupaten Jayawijaya.

”Dengan dilaksanakannya seminar penguatan Raperda pendidikan di Jayawijaya saat ini, maka hal ini akan tercatat dalam lembaran sejarah perjalanan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya,”.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kabupaten Jayawijaya yang diwakili oleh Kasubdin Perencanaan P dan P, S.P Ronsumbre, ketika menutup kegiatan seminar penguatan raperda pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, pada hari Kamis (26/07).
Menurut, Ronsumbre kegiatan yang dilakukan oleh PGRI Jayawijaya kali ini merupakan sebuah terobosan baru guna memberikan payung hukum kepada para guru dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya didalm pengabdiannya kepada masyarakat yang ada di daerah ini.
Sementara itu Ketua Panitia Nilus Leisubun Amd.Pd, dalam sambutannya ketika menutup kegiatan seminar mengatakan draf dari pada raperda ini merupakan hasil pergumulan hati dari para guru yang terlibat dalam kegiatan seminar ini guna membawa pendidikan di Jayawijaya kearah yang lebih baik,” ujarnya.
Hal ini dilakukan, katanya supaya pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu hal yang penting dalam pembanguan didaerah ini.
Untuk itu Nilus mengharapkan kepada pihak pemerintah daerah untuk dapat meneruskan semua hasil pergumulan dari para guru ini kepada pihak legislatif guna dijadikan Perda sebagai landasan bagi para guru dalam melaksanakan pengbdiannya di Kabupaten Jayawijaya ini.** (papuapos)