Yulianus Kuayo

Di Posting Tanggal 24 Mei 2007 Oleh webmaster

Enarotali – Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita katolik republic Indonesia sedekenat Paniai mengikuti lomba masak. Kegiatan itu dilaksanakan wanita katolik republic Indonesia yang melibatkan enam Paroki sedekenat Paniai.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka membina dan memberdayakan perempuan Paniai.
Ketua PKK kabupaten Paniai Ny. Banike Yeimo menyatakan kegiatan seperti ini kedepan dilaksanakan lebih baik lagi dengan bekerja sama GNOT dan PKK Kabupaten Paniai.
Dia berharap melalui kegiatan ini agar ibu-ibu yang mengikuti lomba bukan sekedar mengejar juara tetapi nilai-nilai yang dapat melalui lomba ini menjadi dasar dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu.
Secara terpisah kepala SKB YPPK Enarotali Ibu Kristina Rahangiar menjelaskan bahwa tujuan ini dilaksanakan kegiatan ini tidak lain untuk meningkatkan persaudaraan diantara ibu-ibu social.
Sebab katanya, kegiatan ini untuk memotivasi daya juang dalam menyelesaikan tugas dan tangung jawab sebagai ibu rumah tangga.** (sumber:papuapos)

Di Posting Tanggal 16 Mei 2007 Oleh webmaster

Timika - Anggota DPR-RI dari Komisi X DPR RI yang menangani bidang pendidikan meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih memperhatikan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Mimika, yang dianggap masih tertinggal jauh dari daerah lain di Indonesia.

Pimpinan Rombongan Komisi X DPR RI Masduki Baidlowi mengatakan selama ini perhatian dan kepedulian PTFI dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan di Mimika sudah cukup baik.
Dalam konteks pendidikan perhatian dari PTFI selama ini sudah cukup baik. Hanya saja kita masih berharap PTFI lebih mengalokasikan dana lagi untuk pengembangan masyarakat terutama dalam hal pendidikan sebab kondisi pendidikan di Mimika dan Papua pada umumnya masih tertinggal jauh dari daerah lain,” kata Masduki Ditemui Papua Pos di Hotel Sheraton Timika, Selasa, .
Rombongan Komisi X DPR RI berkunjung ke Mimika sejak Minggu dan dijadwalkan kembali ke Jakarta Selasa petang. Mereka terdiri dari Masduki Baidlowi, Musfihin Dahlan, Nurul Qomar dan Sarwo Budi Wiryanti. Selama di Mimika para anggota DPR RI itu mengunjungi tambang tembaga dan emas PTFI di Grasberg, sekolah internasional yang dikelola Yayasan Pendidikan Jayawijaya (YPJ) Tembagapura, asrama putra-putri Tomawin Tembagapura yang menangani putra-putri warga tujuh suku, SMKN 1 Kuala Kencana dan Institut Pertambangan Nemangkawi Kuala Kencana.Rombongan Komisi X DPR RI juga berkesempatan bertatap muka dengan Penjabat Bupati Mimika Atanasius Allo Rafra SH, Ketua DPRD Mimika Drs Yosep Yopi Kilangin, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mimika Ausilius You SPd MM, dan Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika Drs Fransiskus Kilangin.
Menurut Masduki, dalam kunjungan selama dua hari di Mimika para wakil rakyat telah mendapat banyak masukan dari berbagai pihak tentang apa-apa yang sudah dilakukan PTFI dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Mimika.
“Kami melakukan penyerapan aspirasi baik dari kalangan DPRD Mimika maupun pemerintah daerah, pada intinya mereka sangat mengharapkan PTFI bisa berbuat lebih banyak lagi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mimika dari apa yang telah dibuat sebelumnya,” papar Masduki.**(sumber:papuapos)

Di Posting Tanggal 03 Mei 2007 Oleh webmaster

Timika - Sejumlah kalangan pengamat, pemerhati dan pelaku pendidikan di Kabupaten Mimika meminta pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memperhatikan sektor pendidikan di wilayah pedalaman dan pesisir pantai Papua dimana terdapat banyak anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan lantaran ketiadaan gedung sekolah, guru-guru dan sarana-prasarana penunjang lainnya.


Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia pendidikan saat ini terdapat kesenjangan akibat tingginya persaingan yang sangat menyolok antara pembangunan sektor pendidikan di kota dan daerah terpencil di Papua.
Salah seorang penurus Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Tillemans Timika, David Belau, di ruang kerjanya .
Harapan serta tindakan nyata yang akan diambil pemerintah dan berharap momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi tonggak kebijakan pemerintah melalui Depdiknas untuk membehani kondisi pendidikan di pedalaman dan pesisir pantai Papua yang saat ini dalam kondisi carut-marut alias ‘hidup enggan, mati tak mau’.
“Minimal di kampung-kampung pedalaman dan pesisir pantai Papua itu dibangun gedung sekolah yang representatif yang dilengkapi dengan perumahan guru dan sarana penunjang pendidikan lainnya. Saat ini hampir 80 persen kondisi gedung SD di pedalaman dan pesisir pantai Mimika dalam kondisi yang memprihatinkan, di sisi lain yayasan tidak mampu merenovasi gedung sekolah yang sudah rusak karena tidak memiliki dana katanya
Secara terpisah Sekretaris Keuskupan Timika, Pastor Vincent Suparman SCJ mengharapkan pemerintah melakukan restrukturisasi sistem pendidikan di Papua yang mengedepankan pembenahan sistem pendidikan dasar.
“Jangan muluk-muluk membangun sekolah unggulan dan lain-lain sepanjang sistem pendidikan dasar tidak disentuh entah di kota apalagi di pedalaman,
Menurut dia, pembenahan sistem pendidikan dasar di Papua sangat penting mengingat saat ini siswa kelas V-IV SD bahkan siswa SMP ada yang belum bebas dari penyakit 3 M (membaca, menulis dan menghitung).
Kami sebagai yang peduli sama dunia pendidikan meminta instansi terkait memperhatikan pendidikan moral dan budi pekerti. Dikatakan, perilaku remaja yang tidak mau tahu dengan aturan dan norma saat ini menjadi simbol dari kegagalan sistem pendidikan sosial yang diterapkan di negeri ini.
Dalam membenahi serta merombak pola pendidikan di Papua saya mengusulkan untuk mengembangkan pendidikan berpola asrama dimana siswa tinggal di komunitas sekolah yang diasuh oleh pamong. Kita juga perlu meniru model pendidikan di Malaysia dan Singapura dimana seorang guru sama bangganya dengan seorang dokter,” tutur Vincent.
Menyikapi berbagai persoalan dimaksud, Kepala Dinas P dan P Mimika Ausilius You SPd MM mengatakan sejak beberapa tahun lalu instansi yang dipimpinnya telah berupaya melakukan pembenahan pra sarana (gedung sekolah, rumah guru, dan prasarana penunjang lainnya), peningkatan mutu, pengadaan tenaga pengajar dan peningkatan kesejahteraan guru agar kualitas pendidikan di Mimika bisa setara dengan daerah lain di Indonesia.
“Untuk menjawab semua persoalan pendidikan di Mimika tidak mungkin selesai satu hari tapi harus dilakukan secara bertahap karena pemerintah memiliki keterbatasan,” paparnya. Khusus menyangkut sejumlah SD yang dilaporkan tidak memiliki gedung sekolah dan sebagian kekurangan ruang kelas, You mengatakan hal itu telah menjadi komitmen Dinas P dan P Mimika untuk segera diatasi dalam tahun anggaran 2007.** (sumber:papuapos)