Yulianus Kuayo

Seandainya "mental dan moral" para birokrat yang ada di Papua mulai dari Gubernur dan DPRP Papua sebagai pengambil kebijakan sampai pelaksana teknis seperti Kepala Sekolah untuk lingkungan sekolah "baik/jujur/adil " maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan di papua yang nantinya akan lahir SDM Papua yang handal.

Ada lima faktor yang perlu menjadi perhatikan dan dilaksanakan dengan dukungan data yang akurat,perencanaan yang baik,pelaksanaan tanpa famrih serta evaluasi dan monitoring yang baik yaitu :

Pertama siswa "siswa sebelum masuk TK/SD (0-4 Tahun)"

artinya anak selama masih berada dilingkungan keluarga sangat dibutuhkan pengasuhan terutama gizi (tidak terlepas dari ekonomi) dan simulasi pendidikan sesuai tahapan perkembangan anak atau pendidikan anak usia dini (PAUD). Ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok bermain,taman Penitian Anak dan PAUD sejenisnya seperti Pos yandu,sekolah minggu,dan lain-lain. Bisa juga melalui sosialisasi tentang PAUD kepada para orang tua sehingga sejak anak itu masih berada di lingkungan keluarga anak tersebut sudah bisa mendapat pendidikan PAUD oleh orang tua. Karena anak usia 0-4 tahun ini adalah masa emas bagi anak dalam membentuk kecerdasan dan karakter anak. Bahkan menurut penelitian Neurologi anak usia 0-6 tahun separuh kecerdasan anak 80% akan terbentuk pada usia dini.

Kedua adalah Guru/Tenaga Pendidik dan Kependidikan Formal dan Nonformal.

Masalah guru sangat pital dalam dunia pendidikan.Andai sebuah sekolah memiliki fasilitas sekolah ,lab biologi,komputer,bahasa inggris,kimia, perpustakaan, gedung sekolah mewah, guru lengkap dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan misalnya tetapi kompetensi masih di bawah standar apa mutu pendidikan akan terjamin?Apalagi guru dengan kualifikasi sarjana (S1) bukan pendidikan (sosial) yang justru belakangan ini mendominasi semua satuan pendidikan mulai dari TK s.d SMU yang ada di Papua. Apalagi guru yang di angkat PNS dengan ijasah palsu pada hal SMP saja belum lulus, ini perlu diperhatikan dan mau kemana pendidikan kita di Papua ini. Hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah dan perlu ada terobosan baru untuk mengatasi masalah guru baik kompetensi dan kesejahteraannya.


Ketiga adalah Fasilitas sekolah.

Fasilitas juga perlu. Tapi fasilitas apa dulu?
Gedung sekolah, buku pelajaran sesuai kurikulum, alat-alat pembelajaran seperti papan tulis,kapur tulis, kursi dan meja belajar harus jelas dulu. Untuk konteks papua yang perlu diperhatikan adalah kompetensi guru, jika guru itu profesional dan memiliki kompetensi misalnya profesional dalam bidang biologi, di papua tidak susah untuk bahan bahan yang langsung digunakan praktek di alam tidak perlu teori-teori di kelas yang mewah, atau matematikan/fisika semua bahan pembelajaran ada dan tersedia di alam papua,sekarang pertanyaannya apa guru bisa memanfaatkan itu dalam proses belajar mengajar dengan anak-anak papua atau tidak?

Ke empat Kurikulum

Menurutku kurikulum tidak ada masalah , jika guru sudah profesional dan memiliki kompetensi sesuai bidang studinya. Setiap hari terjadi pergantian kurikulumpun tidak jadi masalah. Guru akan mampu untuk menyesuaikan dengan pergantian kurikulum dalam mengimplementasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Ke lima lingkungan.

Partisipasi masyarakat juga sangat menentukan dalam memajukan pendidikan di Papua. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya dukungan masyarakat dalam peningkatan dan memajukan mutu pendidikan di Papua. (Yanus)

Sabtu, 04-08-2007 15:25:34 oleh: Yermias Ignatius Degei
Kanal: Opini

Pendidikan di tanah Papua nampaknya sudah tidak berhasil ditinjau dari aspek pedagogis. Terutama ketika terjadi peralihan kekuasaan tanah Papua dari tangan Belanda ke Indonesia. Dunia pendidikan Papua kering dari aspek pedagogis, dan sekolah nampak lebih mekanis sehingga seorang anak sekolah cenderung kerdil karena tidak memunyai dunianya sendiri.
Untuk itu, diperlukan adanya satu upaya baru dalam menjalankan proses pembelajaran. Baru, dalam pengertian berbeda dari yang selama ini melembaga dalam dunia pendidikan di tanah Papua. Salah satu metode pendidikan yang dinilai tepat dijalankan di situasi daerah seperti Papua adalah konsep pendidikan Paulo Freire yang dikenal dengan pendidikan proses pembebasan.

Paulo Freire?
Paulo Freire (lihat profil di arsip artikel http://pendidikanpapua.blogspot.com/) menemukan jawaban dari sebuah pikiran kreatif dan hati nurani yang peka atas kesengsaraan dan penderitaan luar biasa di sekitarnya. Kondisi ketertindasan di daerahnya cukup menggambarkan pola keumuman praktek pendidikan di dunia ketiga. Daerah yang tertindas dari segala sisi itulah tumbuh kebudayaan bisu. Paulo Freire mengungkapkan bahwa proses pendidikan -dalam hal ini hubungan guru-murid- di semua tingkatan identik dengan watak bercerita. Murid lebih menyerupai bejana-bejana yang akan dituangkan air (ilmu) semau gurunya. Karenanya, pendidikan seperti ini menjadi sebuah kegiatan menabung. Murid sebagai "celengan" dan guru sebagai "penabung".
Secara lebih spesifik, Freire menguraikan beberapa ciri dari pendidikan yang disebutnya model pendidikan "gaya bank" tersebut adalah: "Guru mengajar, murid diajar", "Guru mengetahui segala sesuatu, murid tidak tahu apa-apa", "Guru berpikir, murid dipikirkan", "Guru bercerita, murid mendengarkan", "Guru menentukan peraturan, murid diatur", "Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menyetujui", "Guru berbuat, murid membayangkan dirinya berbuat melalui perbuatan gurunya", "Guru memilih bahan dan ini pelajaran, murid (tanpa diminta pendapatnya) menyesuaikan diri dengan pelajaran itu", " Guru mencampuradukan kewenangan ilmu pengetahuan dan kewenangan jabatannya, yang ia lakukan untuk menghalangi kebebasan murid", "Guru adalah subyek dalam proses belajar, murid adalah obyek belaka"
Sebagai jawaban atas pendidikan gaya bank tersebut, Freire menawarkan bahwa sesungguhnya pendidikan semestinya dilakukan secara dialogis. Proses dialogis ini merupakan satu metode yang masuk dalam agenda besar pendidikan Paulo Freire yang disebutnya sebagai proses penyadaran (pendidikan pembebasan).
Pendidikan Papua Sungguh Anti Realitas
Pendidikan Papua tidaklah berangkat dari satu realitas masyarakat. Memang jauh dari realitas. Rakyat Papua ada di kampung-kampung dan bekerja di kebun. Tetapi, kenyataan tersebut tidak dipahami dengan baik di setiap jenjang pendidikan di Papua. Apakah dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan riset. Sehingga yang hasil dari proses pendidikan adalah konsep. Hasil belajar diterapkan langsung untuk keberlangsungan hidup. Padahal pendidikan hakikatnya adalah untuk hidup.
Contoh kasus pendidikan anti realitas dalam pembelajaran di Papua. Anak -anak SD di Papua harus belajar tentang Kereta, Becak, Siti, Budi, dan lain-lain (pembelajaran Jawa sentries) yang tidak ada di sekitarnya. Siswa yang baru berkembang itu tidak melihat langsung di sekitarnya tentang apa yang dia belajar itu. Semuanya adalah barang-barang yang berada di luar realitas kehidupan.
Nah...dalam konteks ini, sebagai anak yang baru berkembang, secara psikologis dia selalu berada dalam situasi stres. Kita tidak dapat melihat. Mengapa? Karena apa yang dia belajar adalah sesuatu yang abstrak (tidak dapat lihat di sekitarnya). Teman mainnya, tidak ada yang namanya Siti dan Budi. Yang ada adalah nama-nama seperti Kris, Natalis dan lain-lain. Apalagi nama-nama benda, gunung dan nama-nama kota adalah sungguh jauh dari kehidupannya. Cara berpikir anak umur SD adalah mekanis, bukan analitis. Jadi, ini adalah kasus pendidikan yang anti realitas dan terkesan politis.
Contoh lainnya dapat kita cermati dalam pendidikan agama di persekolahan. Pendidikan agama diajarkan secara antirealitas. Padahal pluralitas kehidupan beragama kita merupakan realitas yang tidak perlu dipungkiri lagi. Pendidikan agama masih diajarkan sebagai bagian dari usaha seseorang untuk memonopoli Tuhan dan kebenaran, dan dengan sendirinya menghakimi orang lain yang berbeda agama dengannya. Akibatnya, realitas kehidupan beragama kita kurang berfungsi sebagai pengikat persaudaraan dan membantu menumbuhkan kearifan dan sikap rendah hati untuk saling menghormati dan saling memahami perbedaan yang ada. Pada akhirnya, pluralitas kehidupan beragama lebih cenderung menjadi penyebab konflik yang tak habis-habisnya.

Tanah Papua yang katanya kaya raya itu, relitas ekonomi rakyat masih berada dalam kategori miskin dan terbelakang. Realitas ini tidak pernah dijadikan bahan pijakan untuk menentukan pmbangunan pendidikan di tanah Papua. Sekolah di Papua lebih mirip sebagai industri kapitalis daripada sebagai pengemban misi sosial kemanusiaan dalam mencerdaskan kehidupan rakyat.
Sementara untuk sekolah tinggi di Papua lebih mirip toko kelontong. Perguruan Tinggi yang bermunculan di Papua kini berkeping-keping dengan membuka sekaligus menawarkan aneka program studi jangka pendek dan program ekstensi. Tujuannya jelas, penjualan kelontong itu lebih berorientasi profit (mengejar keuntungan materi) ketimbang pengembangan ilmu untuk kehidupan rakyat yang lebih baik.

Fungsi sekolah masa lalu yang mengemban misi agung sebagai pencerdas kehidupan bangsa, kini tak ubahnya lahan bisnis untuk memperoleh keuntungan. Otonomi Khusus yang berjalan selama enam tahun di Papua ternyata gagal membangun pendidikan untuk kehidupan rakyat Papua.
Hanya kelompok elit sosial-lah yang yang mendapatkan pendidikan cukup baik. Anak-anak dari keluarga miskin tidak bisa sekolah sekalipun tingkat SMA. Padahal uang Otonomi Khusus berkelimpahan di Papua. Katanya. Kaum miskin menjadi kaum marjinal secara terus-menerus. Merekalah yang disebut Paulo Freire sebagai "korban penindasan".
Proses penindasan yang sudah mewabah dalam berbagai bidang kehidupan semakin mendapat legitimasi lewat sistem dan metode pendidikan yang paternalistik, murid sebagai obyek pendidikan, instruksional dan anti dialog. Dengan demikian, pendidikan pada kenyataannya tidak lain daripada proses pembenaran dari praktek-praktek yang melembaga. Secara ekstrim Freire menyebutkan bahwa sekolah tidak lebih dari penjinakan. Digiring ke arah ketaatan bisu, dipaksa diam dan keharusannya memahami realitas diri dan dunianya sebagai kaum yang tertindas. Bagi kelompok elit sosial, kesadaran golongan tertindas membahayakan keseimbangan struktur masyarakat hierarkis piramidal.

Pendidikan Papua Harus Dialogis dan Hadap Masalah
Penerapan metode pendidikan konvensional, anti dialog, proses penjinakan, pewarisan pengetahuan, dan tidak bersumber pada satu realitas masyarakat, maka orang Papua harus merefleksikannya. Ini agenda mendesak di era Otonomi Khusus. Pendidikan Papua harus berangkat dari proses dialogis antar sesama subyek pendidikan. Dialog yang lahir sebagai buah dari pemikiran kritis sebagai refleksi atas realitas. Hanya dialoglah yang menuntut pemikiran kritis dan melahirkan komunikasi.
Tanpa komunikasi tidak akan mungkin ada pendidikan sejati. Sebagai respon atas praktek pendidikan anti realitas, Freire mengharuskan bahwa pendidikan harus diarahkan pada proses hadap masalah. Titik tolak penyusunan program pendidikan atau politik harus beranjak dari kekinian, eksistensial, dan kongkrit yang mencerminkan aspirasi-aspirasi rakyat. Program tersebut diharapkan akan merangsang kesadaran rakyat dalam menghadapi tema-tema realitas kehidupan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembebasan dari pendidikan dialogis. Pendidikan yang membebaskan, menurut Freire, agar manusia merasa sebagai tuan bagi pemikirannya sendiri. Jadi, pendidikan yang harus dibangun di Papua saat ini adalah dialog dan hadap masalah. Sehingga, dalam konteks Papua, rakyat Papua menjadi tuan di atas tanahnya sendiri.

Masa Depan Pendidikan Papua
Pendidikan untuk masa depan Papua haruslah dibebaskan dari suasana bisnis, agen perpanjangan kapitalisme gaya baru: kapitalisme pendidikan, dan tentu saja politisasi. Budaya pura-pura harus kita hilangkan. Sudah realitasnya seperti itu, pendidikan yang dibangun jauh dari realitas yang sudah dia lihat. Jangan pura-pura tidak tahu dan tidak melihat. Kurikulum pendidikan di Papua harus berangkat dari realitas rakyat Papua saat ini, penataan kembali pendidikan agama, penanaman demokrasi dan menumbuhkan pemikiran kritis. Karena tujuan pendidikan juga bukan hanya kognitif semata, maka tinjauan apektif dan psikomotorik harus pula dijadikan bahan acuan dalam menjalankan proses pendidikan. Pendidikan harus berangkat dan memupuk keterampilan sosial dan keterampilan hidup.

Masa depan rakyat dan tanah Papua tergantung dari sekarang. Otonomi Khusus telah berjalan enam tahun, tetapi belum menampakkan wajah perubahan pendidikan di tanah Papua. Tahun depan (2008) Otonomi Khusus akan berumur tujuh tahun. Tahun berikutnya lagi akan berumur delapan tahun dan seterusnya sampai masa 25 tahun Otonomi Khusus itu akan habis, lalu apa? Jadi, kewenangan pembangunan pendidikan di tanah Papua yang atur melalui Undang-Undang Otonomi Khusus itu benar-benar harus digunakan untuk membangun rakyat Papua di atas tanah mereka.
Orang-orang yang akan duduk di Dewan Pendidikan Papua yang telah dibentuk itu, kiranya menjadi dewan yang benar-benar berpikiran kreatif, berhati nurani yang peka atas kesengsaraan dan penderitaan luar biasa di sekitarnya. Harapannya adalah pendidikan yang dibangun di tanah Papua benar-benar dialogal dan hadap masalah-masalah, sehingga rakyat menyadari dirinya, sesamanya, lingkungannya, dan masa depannya. Ini bukan zamannya lagi, rakyat Papua tidak menyadari dirinya, sesamanya, lingkungannya, masa depannya. Karena memang bukan kodrat menjadi budak di atas tanah yang menghasilkan susu dan madu. Ini menyedihkan.***

Ditulis oleh Administrator
Wednesday, 05 April 2006

Jakarta, Kompas - Layanan pendidikan di Papua, terutama di pelosok seperti Yahukimo, tak memungkinkan bertumpu pada jalur formal. Jalur nonformal atau pendidikan luar sekolah merupakan solusi jitu.

”Sayangnya, tidak semua tutor betah bertugas di sana karena tidak didukung etos, disiplin kerja, dan panggilan jiwa,” kata Ella Yulaelawati, Direktur Pendidikan Kesetaraan Depdiknas, Senin (20/3), di Jakarta.

Memaparkan hasil kunjungannya di kawasan Pegunungan Tengah, Yahukimo, pekan lalu, Ella menegaskan bahwa peningkatan kinerja tenaga pendidik di pelosok Papua tak hanya cukup dengan insentif kesejahteraan. Jauh lebih penting adalah upaya menyadarkan arti pendidikan bagi masyarakat setempat dengan model pembudayaan.

”Tutor purna-waktu yang direkrut dari daerah setempat hendaknya diinteraksikan dengan relawan dari luar daerah. Dengan demikian terjadi transformasi nilai untuk membangun etos yang positif,” kata Ella.

Papua Perlu Model Pembudayaan

Jakarta, Kompas - Layanan pendidikan di Papua, terutama di pelosok seperti Yahukimo, tak memungkinkan bertumpu pada jalur formal. Jalur nonformal atau pendidikan luar sekolah merupakan solusi jitu.

”Sayangnya, tidak semua tutor betah bertugas di sana karena tidak didukung etos, disiplin kerja, dan panggilan jiwa,” kata Ella Yulaelawati, Direktur Pendidikan Kesetaraan Depdiknas, Senin (20/3), di Jakarta.

Memaparkan hasil kunjungannya di kawasan Pegunungan Tengah, Yahukimo, pekan lalu, Ella menegaskan bahwa peningkatan kinerja tenaga pendidik di pelosok Papua tak hanya cukup dengan insentif kesejahteraan. Jauh lebih penting adalah upaya menyadarkan arti pendidikan bagi masyarakat setempat dengan model pembudayaan.

”Tutor purna-waktu yang direkrut dari daerah setempat hendaknya diinteraksikan dengan relawan dari luar daerah. Dengan demikian terjadi transformasi nilai untuk membangun etos yang positif,” kata Ella.

Terkait dengan itu, Direktorat Kesetaraan Depdiknas tahun 2006 ini akan melibatkan relawan dari perguruan tinggi untuk diterjunkan sebagai fasilitator di pelosok Papua. Keterlibatan perguruan tinggi, dalam bentuk kuliah kerja nyata bagi mahasiswa, akan dikoordinasikan dengan layanan pendidikan yang selama ini digalakkan oleh kalangan gereja dan TNI. Salah satu perguruan tinggi yang sudah didekati adalah Universitas Negeri Jakarta. ”Sebelum diterjunkan, mereka dilatih dulu di Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah,” tuturnya.

Ia menilai disiplin militer perlu diadopsi dengan memperketat kontrol di lapangan. ”Seperti pola TNI, diperlukan radio komunikasi untuk terus memantau keberadaan tutor di lokasi kerjanya,” kata Ella. (NAR)

Di Posting Tanggal 03 Mei 2007 Oleh webmaster

Timika - Sejumlah kalangan pengamat, pemerhati dan pelaku pendidikan di Kabupaten Mimika meminta pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) memperhatikan sektor pendidikan di wilayah pedalaman dan pesisir pantai Papua dimana terdapat banyak anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan lantaran ketiadaan gedung sekolah, guru-guru dan sarana-prasarana penunjang lainnya.


Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia pendidikan saat ini terdapat kesenjangan akibat tingginya persaingan yang sangat menyolok antara pembangunan sektor pendidikan di kota dan daerah terpencil di Papua.
Salah seorang penurus Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Tillemans Timika, David Belau, di ruang kerjanya .
Harapan serta tindakan nyata yang akan diambil pemerintah dan berharap momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi tonggak kebijakan pemerintah melalui Depdiknas untuk membehani kondisi pendidikan di pedalaman dan pesisir pantai Papua yang saat ini dalam kondisi carut-marut alias ‘hidup enggan, mati tak mau’.
“Minimal di kampung-kampung pedalaman dan pesisir pantai Papua itu dibangun gedung sekolah yang representatif yang dilengkapi dengan perumahan guru dan sarana penunjang pendidikan lainnya. Saat ini hampir 80 persen kondisi gedung SD di pedalaman dan pesisir pantai Mimika dalam kondisi yang memprihatinkan, di sisi lain yayasan tidak mampu merenovasi gedung sekolah yang sudah rusak karena tidak memiliki dana katanya
Secara terpisah Sekretaris Keuskupan Timika, Pastor Vincent Suparman SCJ mengharapkan pemerintah melakukan restrukturisasi sistem pendidikan di Papua yang mengedepankan pembenahan sistem pendidikan dasar.
“Jangan muluk-muluk membangun sekolah unggulan dan lain-lain sepanjang sistem pendidikan dasar tidak disentuh entah di kota apalagi di pedalaman,
Menurut dia, pembenahan sistem pendidikan dasar di Papua sangat penting mengingat saat ini siswa kelas V-IV SD bahkan siswa SMP ada yang belum bebas dari penyakit 3 M (membaca, menulis dan menghitung).
Kami sebagai yang peduli sama dunia pendidikan meminta instansi terkait memperhatikan pendidikan moral dan budi pekerti. Dikatakan, perilaku remaja yang tidak mau tahu dengan aturan dan norma saat ini menjadi simbol dari kegagalan sistem pendidikan sosial yang diterapkan di negeri ini.
Dalam membenahi serta merombak pola pendidikan di Papua saya mengusulkan untuk mengembangkan pendidikan berpola asrama dimana siswa tinggal di komunitas sekolah yang diasuh oleh pamong. Kita juga perlu meniru model pendidikan di Malaysia dan Singapura dimana seorang guru sama bangganya dengan seorang dokter,” tutur Vincent.
Menyikapi berbagai persoalan dimaksud, Kepala Dinas P dan P Mimika Ausilius You SPd MM mengatakan sejak beberapa tahun lalu instansi yang dipimpinnya telah berupaya melakukan pembenahan pra sarana (gedung sekolah, rumah guru, dan prasarana penunjang lainnya), peningkatan mutu, pengadaan tenaga pengajar dan peningkatan kesejahteraan guru agar kualitas pendidikan di Mimika bisa setara dengan daerah lain di Indonesia.
“Untuk menjawab semua persoalan pendidikan di Mimika tidak mungkin selesai satu hari tapi harus dilakukan secara bertahap karena pemerintah memiliki keterbatasan,” paparnya. Khusus menyangkut sejumlah SD yang dilaporkan tidak memiliki gedung sekolah dan sebagian kekurangan ruang kelas, You mengatakan hal itu telah menjadi komitmen Dinas P dan P Mimika untuk segera diatasi dalam tahun anggaran 2007.** (sumber:papuapos)